Kamis, 20 Juli 2017 09:00



Merdeka.com - Budayawan Emha Ainun Nadjib hadir dalam acara Halal bihalal Arek Suroboyo yang digelar Yayasan Kalimasadha Nusantara di Graha SHW, Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/7) malam. Di acara tersebut Cak Nun, sapaan akrab Emha Ainun Nadjib, mengaku sempat dikunjungi oleh DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan perwira Polri terkait Perppu Ormas.

"DPP HTI datang ke saya. Satu jam kemudian beberapa perwira Mabes Polri juga datang ke saya, dan temanya sama. Yaitu mengenai rencana Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017) itu loh," ujar Cak Nun.

"Indonesia adalah bagian dari khilafah. Saya sudah omongkan ke Mabes Polri, ke Danramil yang datang ke tempat saya. Tapi itu tidak usah diomongkan di sini," tambah suami Novia Kolopaking ini.

Meski didatangi dua kubu berbeda, Cak Nun mengaku kalau apa yang dijelaskannya sama persis, baik kepada tokoh HTI maupun kepada para perwira Mabes Polri. "Apa yang saya katakan tidak berubah. NKRI ini ya khilafah," tegasnya.

Tokoh kharismatik asal Jombang ini lalu sedikit memberi penjelasan soal sistem khilafah. "Bedanya saya dengan HTI, khilafah itu memang konsepnya Tuhan. Tuhan bikin alam, bikin manusia disuruh jadi dutanya Dia (Tuhan). Representasi Dia," terang Cak Nun.

Kemudian, Cak Nun memberi contoh lukisan dan si pelukisnya. "Seperti lukisan, kholifahnya adalah pelukisnya. Kalau tidak ada lukisannya, pelukisnya tidak repesentatif. Maka manusia adalah representasi dari Tuhan," tegasnya.

Cak Nun juga menggambarkan khilafah sebagai 'benih' yang akan tumbuh berdasarkan cuaca, lokasi tanah, dan siapa yang menanam. "Nah cuma bedanya kalau HTI, khilafah itu sudah barang jadi. Di atas meja tinggal makan. Sistem besar, prasmanan."

"Saya tidak. Khilafah itu benih. Nanti ditanam di Amerika tumbuhnya pohon ini, di tanam di Indonesia tumbuhnya pohon lain lagi. Tergantung cuacanya, tanahnya dan jenis petaninya. Maka Republik Indonesia itu juga sudah khilafah pada batas tertentu, dan prosentase tertentu," sambung Cak Nun.

Di acara yang juga dihadiri, Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sigit Haryo Wibisono (bos Nusantara.news), Hariman Siregar (aktivis Malari), dan sejumlah tokoh lainnya itu, berkali-kali Cak Nun mengingatkan bahwa Indonesia sebagai Negara Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ikanya itu, sudah khilafah.

"Maka 'pohon' khilafah itu bisa jadi Republik, bisa jadi Kesultanan, bisa jadi Perdikan, bisa jadi apa saja, terserah. Yang penting prinsipnya adalah, mengamalkan satu sama lain antar manusia, adil satu sama lain antar manusia, sayang satu sama lain antar manusia," tutupnya. [ded]

Sumber Berita
Kata Cak Nun Soal Perppu Ormas yang Diterbitkan Pemerintah

Kamis 20 Juli 2017, 03:03 WIB

Surabaya - Budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) menilai Perppu Ormas yang diterbitkan oleh pemerintah sebab adanya ketidakberimbangan. Hal yang dinilainya tidak berimbang itu baik dari segi pemikiran hingga soal manajemen.

"Saya bukan komentator politik. Saya bukan aktif di golongan apapub. Saya rakyat yang mencintai Indonesia. Dalam hati saya, ada PDIP, ada Golkar, ada lain-lainnya. Karena saya menyanyangi Indonesia. Saya tidak bisa menolak apapun. Apapun, Indonesia yang lebih baik," kata Emha Ainun Nadjib di sela acara Halal Bihalal'e Arek Suroboyo di Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Rabu (19/7/2017) malam.

"Perppu hasil dari ketidakberimbangan. Tapi kita tidak bisa putus asa. Malam ini, tunjukkan Indonesia tidak putus asa," tuturnya.

Budayawan asal Jombang ini mengatakan, agar ketidakseimbangan dapat terhapus masyarakat perlu berpikir tentang tujuan hidup.

"Karena hidup adalah keseimbangan," ungkapnya.

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Rabu (12/7) lalu.

"Pemerintah merasa perlu menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Perubahan atas UU 17/2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan pada 10 Juli 2017. Sudah dikeluarkan dua hari lalu," kata Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (12/7).

Wiranto mengatakan bahwa ormas yang ada di Indonesia perlu diberdayakan dan dibina. Namun, masih ada kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah menerbitkan perppu.
(roi/nkn)

Sumber Berita
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sudah jelas NKRI ini ya khilafah, jadi yang menolak Khilafah silahkan out dari NKRI