Kamis, 20 Juli 2017 13:20



Ahmad Heryawan melayani pertanyaan wartawan di Hotel Grand Preanger, Kamis (20/7/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Untuk mencegah masuknya pemahaman radikal, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan harus ada deteksi dini dari pemahaman-pemahaman tersebut.

Untuk deteksi dini tersebut, ia mengaku selalu mendapat laporan dari Komunitas Intelejen Daerah (Kominda).

“Kan intelejen yang mengatur itu semua. Kan intelejen laporan terus ke kita (mengenai keberadaan ormas anti Pancasila). Kan ada Kominda, Komunitas Intelejen Daerah,” ujar Aher di Hotel Grand Preanger ketika ditanya mengenai Ormas anti Pancasila, Kamis (20/7/2017).

Ia mengatakan intelejen tersebut bekerja di beberapa daerah di Jawa Barat.

Tetapi Ahmad Heryawan masih enggan memberi bocoran mengenai daerah yang diawasai intelejen tersebut.

Ia hanya mengatakan pendeteksian dini terhadap ormas anti Pancasila perlu dilakukan dengan koordinasi bersama kepolisian dan TNI.

“Kita deteksi dini, tindakan dini bersama Polri dan TNI, kedua konsolidasi masyarakat Jabar,” ujar Aher.

Sebelumnya dikabarkan, Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan karena dianggap sebagai ormas yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

Saat ini HTI sedang mengajukan uji materi terhadap Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

http://jabar.tribunnews.com/2017/07/...ewat-intelejen

Gubernur aing yeuh..

Tambahan dari berita sebelumnya..


Soal Ormas Anti Pancasila, Ahmad Heryawan Janji Jaga Warga Jabar dari Ideologi Merusak

Kamis, 20 Juli 2017 13:03

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Terkait dengan pembubaran ormas yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila oleh pemerintah pusat, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan dirinya berjanji menjaga warga Jawa Barat dari pemikiran yang berlawanan terhadap Pancasila.

“Kalau kita kan pada akhirnya nanti, kita akan tentu saja menjaga warga Jawa Barat dari berbagai ideologi, berbagai hal yang tidak cocok, bahkan cenderung merusak,” ujar pria yang akrab disapa Aher di Hotel Grand Preanger, Kamis (20/7/2017).

Ia juga mengatakan akan mengikuti kebijakan sesuai pemerintah pusat.

Sedangkan untuk sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dengan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, ia mengaku masih harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

http://jabar.tribunnews.com/2017/07/...eologi-merusak