TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat dipercepat. Percepatan itu diperlukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Oleh karena itu, banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan, terutama membangun daerah terisolir dan daerah yang ada di kawasan perbatasan. Jokowi mengatakan, keduanya merupakan provinsi yang memiliki wilayah luas dengan potensi kekayaan alam berlimpah, mulai dari sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, hingga kelautan dan perikanan.

Jokowi menyebutkan, potensi seperti itu tidak bisa dibiarkan. “Potensi besar itu harus betul-betul dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Papua, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.

Menurut Jokowi, kunci untuk menggerakkan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Papua dan Papua Barat adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, di Papua Barat, Presiden Joko Widodo meminta pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan di Sorong, Wasior, dan Kaimana untuk digenjot lagi.

Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah akan membuka semua wilayah di Papua dan Papua Barat dari isolasi. “Membuka keterisoliran akan menekan biaya logistik, menaikkan daya saing, mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, bahwa pengembangan infrastruktur di Papua Barat akan diintensifkan ke Sorong dalam 1-2 tahun ke depan. Sebab, untuk lahan proyek pelabuhan yang lain, belum sepenuhnya bebas. Adapun pelabuhan yang akan dikembangkan di Papua Barat ada tiga yaitu Sorong, Arar, dan Seget. “Di Sorong, kami sudah reklamasi lima hektare, sementara yang Seget masih mikir.”