Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dianggap sensitif. Sebab, Perppu tersebut bersentuhan dengan sejumlah ormas agama.


Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, seharusnya perppu sudah bisa dikeluarkan sejak dulu. Namun, penerapan perppu membutuhkan keberanian pemimpin.


'Karena ini soal agama dan agama sangat sensitif. Perppu ini tergantung pemimpin, dia berani atau tidak. Dengan begitu, Perppu ini menandakan keberanian beliau (Jokowi)' kata Tito di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juli 2017.


Tito mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menyadari ormas radikal akan menjadi ancaman bagi keamanan negara ke depan. Jokowi dinilai berani mengambil risiko.


Mantan Kapolda Metro Jaya ini menuturkan, HTI secara terang-terangan menggelar kegiatan yang menginginkan Indonesia menjadi Khilafah pada 2013. Kabarnya, kegiatan tersebut dihadiri salah satu pejabat penting.


'Menyatakan khilafah dan segala macam itu jelas berbeda dengan Pancasila. Lalu kenapa tidak dibubarkan sejak dulu? Ya itu tergantung political leadership saat itu,' ujarnya.


Ia menyampaikan, bila Presiden tegas, kepolisian pun akan ikut tegas menangani ormas radikal. Ia tak ingin, dirinya terlambat mengambil risiko sehingga ormas tersebut tumbuh dan berkembang lebih besar.


'Polri ada posisi untuk menegakkan. Kita yakin kalau sudah bicara Pancasila dan NKRI, Polri ada di garis depan. Dan tidak keraguan,' pungkasnya.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...n-perppu-ormas

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Demokrat Menilai Perppu Ormas Memangkas Kebebasan Berserikat

- Fahira: Yang Genting Itu Utang Kita, Bukan Ormas

- Beradu Pendapat di Jalur Hukum