Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi sorotan karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Banyak pihak menilai, popularitas Jokowi akan merosot karena mengeluarkan kebijakan tak biasa seperti ini.

Namun, Jokowi menegaskan, tidak peduli dengan hal itu. Dia tak takut popularitasnya menurun karena menerbitkan Perppu Ormas.

"Presiden (mengatakan) saya tidak perlu popularitas. Ini rakyat yang penting," ungkap anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) KH Syafii Maarif usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Dia mengatakan, keluarnya Perppu Ormas sangat berpotensi membuat Jokowi bakal dicap sebagai anti-Islam. Namun, dia juga mempertanyakan kelompok-kelompok yang mempertanyakan komitmen Jokowi untuk selalu menjaga umat.

"Ini karena ada perppu segala macam itu. Kan (Jokowi) dibilang melawan umat Islam, Islam yang mana? Ini semua digoreng untuk (Pilpres) 2019," ujar mantan Ketua PP Muhammadiyah itu.

Syafii merasa Jokowi tidak punya beban apa pun untuk menghadapi Pilpres 2019. Mantan Wali Kota Solo itu, menurutnya, tidak korup dan hanya seorang pengusaha mebel. Apalagi di mata dia, orang bertubuh kurus seperti Jokowi adalah pemberani.

"Saya bilang berani sekali. Jadi, orang-orang yang kurus itu ternyata berani, dan Jokowi enggak perlu itu (popularitas). Tapi menurut saya, yang penting bangsa dan negara ini," kata Syafii yang juga karib disapa Buya itu.