TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Rencana Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara memblokir aplikasi media sosial Telegram gara gara dipakai ISIS jadi pro kontra.

ISIS memang menggunakan Telegram channel untuk melakukan komunikasi dengan jejaringnya. Tapi, peneliti terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib menegaskan menutup Telegram tidak akan menyelesaikan masalah.

"Bukan aplikasinya yang harus diblokir tapi kontennya yang diawasi, " tegas Ridlwan kepada Tribunnews.com, di Jakarta (14/7/2017).

Menurut Ridlwan, Kominfo gagal memahami esensi masalah ISIS dan Telegram channel. Justru intelijen kita imbuhnya, bisa memonitor pergerakan ISIS dengan menyusup ke grup Telegram mereka. .

"Jika itu diblokir, pemantauan intelijen jauh lebih sulit, " kata alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.

Penggunaan Telegram sebagai cara komunikasi ISIS hanya salah satu metode saja. ISIS punya banyak cara untuk berkomunikasi, dengan WA, dengan Line, dengan aplikasi media sosial yang lain. Menutup Telegram justru akan menimbulkan resistensi dari masyarakat umum.

"Publik jadi marah pada pemerintah, suasana itu yang ditunggu ISIS, yakni saat rakyat marah pada negara, " kata Ridlwan.

Direktur riset Indonesia Terrorism Monitoring itu menilai menteri Rudiantara mendapat bisikan yang salah dari para pembantunya.

"Sekarang yang berkembang justru pak Jokowi dikesankan menjadi diktator. Apa pak Menteri ingin Presidennya dibenci rakyat ? " ujar *Ridlwan.

Soal terorisme, Kominfo mesti mendapatkan saran yang tepat dari instansi terkait. "Ranah Kominfo tidak disitu, itu ranah intelijen siber, Lembaga Sandi Negara yang akan menjadi Badan Sandi dan Siber Negara, bukan ranah Kominfo, " tegas Ridlwan.

Dia mengusulkan agar Presiden Jokowi segera memanggil Rudiantara.
"Pak Jokowi didukung netizen, putranya mas Kaesang bermain sosial media, pak Jokowi punya Vlog,masak menterinya justru memblokir, " katanya.

Menurutnya, ISIS tidak terpengaruh meski Telegram diblokir Rudiantara.
"Mereka pasti akan menemukan cara baru, Menkominfo tidak menyelesaikan masalah terorisme justru memperkeruh suasana media sosial, " katanya. (*)