Metrotvnews.com, Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia berprinsip mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas. Perppu dinilai bisa menjadi bentuk ketegasan pemerintah.


'Karena perlu ada ketegasan terhadap ormas yang anti-Pancasila,' kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu 16 Juli 2017.


Tito mafhum, segala kebijakan pemerintah pasti menuai pro maupun kontra. Ia melihat itu sebagai hal wajar dalam iklim negara demokrasi.


'Sudah risiko,' tegas Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) itu.


Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu memuat larangan dan sanksi terhadap ormas.


Perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59 melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.


Ormas juga dilarang menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi warna, lambang, atau bendera ormas. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.


Ormas tidak diperbolehkan menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga tidak boleh mengumpulkan dana untuk partai politik.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/wk...san-pemerintah

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kemendagri: Perppu tak Bidik Ormas Tertentu

- Menhan Bantah Lakukan Lobi ke DPR Soal Perppu Ormas Anti Pancasila

- Pemerintah Dikhawatirkan Menyalahgunakan Perppu Ormas