KOMPAS.com - “Privasi pada akhirnya lebih penting ketimbang ketakutan kita akan hal buruk yang bisa terjadi, seperti terorisme,” begitu kata Pavel Durov, pendiri sekaligus CEO layanan pesan Instan Telegram, ketika berbicara dalam acara TechCrunch Disrupt, September 2015 lalu.

Dia menanggapi pertanyaan dari audiens, soal teroris yang gemar memakai Telegram untuk berkomunikasi dan mengoordinir aksi teror lewat aplikasi pesan instan tersebut. Telegram dipandang “aman” lantaran obrolan para penggunanya tak bisa disadap.

Durov sendiri ketika itu sudah tahu bahwa ada aktivitas grup teroris negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Telegram. Tapi dia bersikeras menjunjung tinggi faktor keamanan privasi yang memang sudah lekat dan menjadi ciri khas Telegram semenjak dirilis empat tahun lalu.

“Kami tak harus merasa bersalah. Kami melakukan hal yang benar, yakni melindungi privasi pengguna,” imbuh Durov.

Entah ada kaitannya atau tidak, hanya dalam waktu sebulan setelah Durov menyampaikan statement, pada Oktober 2015, jumlah follower channel Telegram yang dioperasikan oleh ISIS tercatat naik dua kali lipat menjadi 9.000 pengguna.

Layanan chatting ini kemudian berulang kali dipakai sebagai medium komunikasi dan koordinasi para pelaku terorisme dalam melancarkan aksinya di berbagai belahan dunia.

Telegram, antara lain, digunakan untuk berkomunikasi oleh pelaku serangan di Paris pada 2015, serangan malam tahun baru 2017 di Turki, dan serangan di St. Petersburg pada April 2017.

Di Indonesia, sejumlah tersangka terorisme yang ditangkap pada Desember 2016 mengaku belajar membuat bom dengan mengikuti arahan lewat Telegram.

Telegram dan Teroris

Sebuah studi yang dirilis beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa Telegram menjadi platform komunikasi pilihan untuk para pelaku terorisme, seperti grup ISIS dan Al-Qaeda. Tetapi ada apa di balik kesukaan mereka terhadap Telegram?

Semenjak awal, Layanan chatting tersebut diketahui selalu mengedepankan diri sebagai platform messaging yang aman dari intipan pihak lain. Fiturnya dalam hal ini termasuk enkripsi end-to-end yang mencegah pesan dicegat dan dibaca, kecuali oleh pengirim dan penerima.

Keunikan Telegram dalam hal privasi dan sekuriti membuatnya berhasil merengkuh hingga 100 juta pengguna pada 2016. Namun, Jade Parker, peneliti senior dari grup riset TAPSTRI yang berfokus pada penggunaan internet oleh teroris, mengungkapkan bahwa enkripsi penjamin kerahasiaan bukanlah satu-satunya faktor yang menarik teroris ke platform Telegram.

Enkripsi telah ikut diterapkan penyedia layanan sejenis seperti WhatsApp, namun Telegram masih berada selangkah di depan karena menyediakan berbagai fasilitas lain untuk memudahkan komunikasi, baik yang bersifat rahasia ataupun terbuka, dari individu ke individu ataupun menarget kalangan yang lebih luas.

Channels di Telegram misalnya, bersifat terbuka untuk publik dan bebas diikuti oleh pengguna lain (follower). Karena itu pula, channels sering digunakan oleh teroris sebagai sarana untuk menyebar propaganda, dengan cara broadcast konten. Ada juga groups, private message, dan Secret Chat.

Fitur yang disebut terakhir ini terbilang istimewa karena menerapkan enkripsi client-to-client. Semua pesan yang terkirim dienkripsi dengan protokol MTProto.
Berbeda dari pesan biasa di Telegram yang bisa diakses dari berbagai perangkat karena berbasis cloud, pesan Secret Chat hanya bisa diakses melalui dua perangkat, yakni perangkat pengirim yang menginisiasi percakapan dan perangkat penerima.

Isi percakapan bisa dihapus kapan pun, atau diatur agar terhapus secara otomatis.

Kombinasi beberapa fasilitas berbeda ini, menurut Parker, memudahkan grup teroris seperti ISIS dalam memakai Telegram sebagai “pusat komando dan kendali”.

Seorang teroris, misalnya, bisa memperoleh video sebuah serangan teror lewat Secret Chat, lalu menyebarkannya ke follower di Channel sebagai propaganda.

“Mereka berkumpul di Telegram, lalu pergi ke platform lain yang berbeda-beda. Informasinya dimulai di Telegram, lalu menyebar ke Twitter dan Facebook,” ujar Parker, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Vox, Sabtu (15/7/2017).

Gampang masuk, susah keluar

Meski menerapkan keamanan ketat dalam hal privasi, bergabung dengan Telegram relatif gampang. Pengguna cukup menyediakan nomor ponsel untuk menerima kode akses, yang kemudian dipakai untuk membuka akun.

Pakar kontra terorisme, Ahmet S. Yayla dari George Mason University menyebutkan bahwa teroris biasanya memakai satu nomor telepon untuk aktivasi, tapi justru memakai nomor lain ketika menggunakan Telegram

“Kartu SIM yang Anda pakai untuk membuka akun Telegram tak harus sama dengan kartu SIM yang Anda pakai di telepon untuk mengakses aplikasi,” ujar Yayla.

Dengan demikian, bukan hanya teroris jadi lebih sulit dilacak oleh pihak kepolisian, tetapi mereka juga bisa dengan mudah membuat akun baru, begitu yang lama terendus pihak berwajib.

Selain gampang masuk, teroris pun sulit dikeluarkan dari Telegram.

Menurut Todd Helmus, pakar terorisme dan media sosial dari RAND Corporation, dua tahun lalu, platform medsos favorit ISIS bukanlah Telegram, melainkan Twitter. Namun kemudian Twitter bersama platform mainstream lain seperti Facebook dan Instagram berupaya memburu dan menutup akun-akun teroris di jejaring masing-masing.

Twitter misalnya, pada Maret lalu mengumumkan telah menutup 636.248 akun yang terindikasi mempromosikan kegiatan teror sejak 2015. Teroris pun menjadi lebih sulit bergerilya di jejaring-jejaring sosial itu.

Lalu mereka beralih ke Telegram. Sejak 2015, sudah terjadi eksodus teroris yang berbondong-bondong pindah ke layanan tersebut lantaran tergoda dengan privasi tingkat tinggi yang ditawarkan.

“Kami melihat tren yang jelas dari pertumbuhan angka pemakaian Telegram oleh hampir semua grup teror di seluruh dunia,” ujar Gabriel Weimann, prosesor dari University of Haifa yang mengamati ekstrimisme online.

Dihinggapi teroris, Telegram sendiri bukannya tinggal diam. Pengelola aplikasi pesan instan ini menutup 78 Channel yang terkait ISIS pada November 2015, menyusul serangan teror di Paris, Perancis. Lalu ada ratusan kanal lain yang diblokir setelahnya.

Namun upaya Telegram terkesan tidak maksimal dibandingkan jejaring-jejaring sosial di atas, karena Telegram sulit menyasar akun pribadi. Kalaupun akun seorang teroris ditutup, dia bisa dengan mudah membuat akun baru lantaran mudahnya prosedur membuka akun di Telegram.

Begitu pula dengan penutupan Channel terkait terorisme yang dinilai kurang efektif. “Anda bisa membuat Channel baru dalam 30 detik,” kata Yayla.

“Jadi sekarang, alih-alih hanya membuka tiga Channel, ISIS membuka 50 Channel untuk menyebarkan propaganda,” lanjut dia. “Menutup Channel tidak mengurangi aktivitas mereka.”.

Blokir bukan solusi?

Akhir pekan ini, Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana memblokir Telegram dengan alasan menemukan konten bermuatan radikalisme dan terorisme. Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangarepan, menyoroti fitur Channel di aplikasi chatting itu.

“Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,” tutur Semuel dalam keterangan tertulis yang dilayangkan kepada KompasTekno.

Rencana pemblokiran di Indonesia memancing reaksi dari Durov, sang CEO Telegram. Durov mengaku bingung karena sebelumnya tak pernah menerima permintaan atau keluhan apa pun dari pemerintah Indonesia.


https://twitter.com/durov/status/885...23337477410820

Pada Juni lalu, Rusia, negara asal Durov, juga sempat mengancam bakal memblokir Telegram setelah mengetahui bahwa aplikasi chatting tersebut dipakai berkomunikasi oleh para pelaku pengeboman di kota Saint Petersburg, awal April 2017, yang menewaskan 15 orang korban.

Telegram kemudian mendaftarkan diri sebagai entitas penyedia informasi digital di Rusia, sesuai permintaan pemerintah kalau tidak mau diblokir di negeri tersebut. Kendati demikian, Durov menekankan pihaknya tetap tidak akan membocorkan informasi pribadi pengguna Telegram. Privasi tetap menjadi prioritas utama.

Seandainya diblokir, apakah penutupan Telegram bakal efektif mengurangi kegiatan terorisme? Durov mengatakan bahwa, kalaupun itu terjadi, para teroris cukup berganti platform untuk mengakali pemblokiran.

Parker mengutarakan pendapat senada. “Dengan menutup Telegram, cuma akan membuat ISIS berpindah ke platform lain,” katanya. Bahkan, dia mengatakan para pelaku terorisme telah mulai mencari alternatif lain karena Telegram belakangan banyak mendapat sorotan.

Mungkin memang bukan mediumnya yang menjadi masalah, karena toh ada banyak medium serupa. Yang lebih penting, bagaimana caranya mencegah medium apa pun disalahgunakan oleh sebagian pihak.

http://tekno.kompas.com/read/2017/07...eroris-?page=3

===