Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali jadi perhatian. Kepala BIN Jenderal (Pol) Budi Gunawan menyebut ada kekuatan yang ingin menggoyang sang menteri. Sebelumnya, sudah ada sejumlah manuver untuk mendongkel Susi dari kursinya.

Serangan terhadap Susi datang dari berbagai sisi. Bos Susi Air itu pernah ditawari uang Rp 5 triliun agar kembali membuka keran bagi illegal fishing, pernah juga diancam hak angket dari DPR, lalu diserang di dunia maya dengan hastag #GantiMenteriSusi.

Sejumlah kebijakannya dikritik, mulai dari pelarangan penggunaan cantrang, hingga larangan menangkap benih lobster. Untuk selengkapnya, berikut sejumlah serangan terhadap Menteri Susi:

1. Ancaman Hak Angket dari Politikus PKB


PKB memang beberapa kali mengkritik Menteri Susi. Mulai dari menolak aturan pelarangan penggunaan cantrang, hingga mengancam akan mengajukan hak angket terhadap Menteri Susi.

Salah satu kritik yang menonjol dilontarkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Berbaju Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Tani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani), Cak Imin menyebut aturan pelarangan cantrang menyusahkan nelayan.

"Saya sendiri yang akan mengawal dan menyampaikan kepada Presiden bahwa Peraturan Menteri buatan Bu Susi itu harus dicabut," kata Muhaimin saat bertemu ratusan nelayan di Pelabuhan Jongor, Tegal, Rabu (26/4) lalu.

Cantrang adalah alat penangkapan ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). Cantrang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan kapal motor. Larangan penggunaannya terdapat dalam Permen Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seinen nets).

Kembali ke manuver PKB, Cak Imin tak berhenti di situ. Dia bahkan mengerahkan kekuatan politik PKB untuk mengkritisi kebijakan pelarangan cantrang yang digagas Menteri Susi.

"Saya perintahkan seluruh menteri asal PKB untuk menyampaikan langsung nasib nelayan Pantura kepada Presiden. Seluruh anggota legistatif dari PKB harus mengawal keinginan nelayan Pantura hingga tuntas. Kita dukung pemerintah jaga lingkungan, tapi perut keluarga nelayan harus nomor satu dipikirkan," lanjutnya.

Lalu di acara hari nelayan ke-51 di Kabupaten Sukabumi 6 Mei lalu, Cak Imin mengkritisi kebijakan Menteri Susi lainnya. Mantan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi ini mengritik larangan penangkapan benur atau bayi lobster oleh nelayan tradisional.

"Nelayan sudah paham tentang menjaga kelestarian laut, karena dari laut nelayan hidup dan ini sudah berjalan sejak berabad-abad lalu dengan niat mencari sesuap nasi untuk keluarganya. Ketika kebijakan dibuat pemerintah, jangan sampai kebijakan itu malah mengganggu isi perut nelayan," teriak Cak Imin yang saat itu disambut tepuk tangan ratusan nelayan. Acara tersebut berlangsung di Pantai Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (6/5/2017).

Wakil Ketua Komisi IV DPR yang juga Wasekjen PKB Daniel Johan lalu mendesak Menteri Susi untuk menemui nelayan. Daniel mengancam akan menggulirkan hak angket terhadap Menteri Susi.

"Banyak peraturan yang dibuat oleh KKP tidak berpihak kepada kemakmuran dan kesejahteraan nelayan, lihat saja dalam sebulan ini kami selalu bersikap tegas. Kita sama-sama berharap dalam waktu 2 minggu ini Ibu Susi mau bertemu dan berdialog dengan nelayan, namun jika ternyata (dialog) tidak dilakukan kita akan membentuk Pansus yang bisa saja berujung hak angket nelayan," ujar Daniel di Pantai Ujung Genteng.

Aksi-aksi PKB membuat Presiden Jokowi bicara. Presiden berjanji akan mengevaluasi kebijakan pelarangan cantrang dan memanggil Menteri Susi.

"Ya saya kan ini akan melihat dulu lapangannya seperti apa, saya akan mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri KP," kata Jokowi usai groundbreaking Rusunami Loftvilles, Jl Bukit Serua, Tangerang Selatan, Kamis (27/4/2017).

"Tetapi percayalah kalau kita akan memberikan solusi yang paling baik untuk nelayan, tetapi saya belum bertemu dengan Menteri KP Bu Susi," imbuh Presiden.

Tak lama setelah pernyataan Presiden, Menteri Susi menghadap ke Istana, tepatnya pada Rabu (3/5/2017). Setelah itu, dia membolehkan nelayan di Jawa Tengah menggunakan cantrang hingga akhir tahun 2017 ini.

Meski terkesan mengalah, namun Susi tak pasrah. Dia menyindir balik para pengkritik kebijakannya. Susi menyebut penolakan terhadap aturan pelarangan cantrang telah dijadikan komoditi politik.

"Saya sayangkan kita sudah mengatur sedemikian rupa dan sosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat mengerti, namun mempolitisasi yang akhirnya buat kita tidak move on. Saya memohon kepada petinggi pejabat parpol untuk tidak memakai urusan masa depan bangsa menjadi komoditi politik," jelas Susi dalam Rakornas Maritim di Gedung Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kamis (4/5/2017).

Susi membantah tudingan bahwa dirinya tak pernah berdialog dan mensosialisasikan pelarangan cantrang ke nelayan. Susi menerangkan sosialisasi sudah dilakukan bahkan jauh sebelum dirinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Beliau (Cak Imin) bicara bahwa kita belum melakukan diskusi atau sosialisasi dengan nelayan. Saya ingin highlight, kita sudah lakukan beberapa pertemuan dan sosialisasi," kata Susi dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

2. #GantiMenteriSusi


Tak ada angin tak ada hujan, tagar #GantiMenteriSusi menggema di jagat Twitter, Selasa (11/7) lalu. Bahkan sempat menembus trending topic nomor satu. Ada apa gerangan?

Dorongan untuk mengganti Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, rupanya didorong oleh aksi demo sejumlah nelayan di depan Istana Merdeka.

Mereka menolak kebijakan pengelolaan cantrang yang dikeluarkan Menteri Susi. Bahkan para nelayan ini juga meminta untuk Susi mundur dari jabatannya.

Di Twitter, netizen bereaksi menanggapi demo tersebut sejak ada yang menyulut tagar #GantiMenteriSusi. Tak lama kemudian, ada pula yang membuat tagar #StandforSusi untuk membela sang menteri.

3. Tawaran Rp 5 T agar Walk Away


Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapat kabar ada pihak yang bersedia mengeluarkan Rp 5 triliun agar dirinya mundur pada Mei 2015 lalu. Tentu saja Susi tak menanggapi tawaran itu.

"Saya dapat kabar (ada) Rp 5 triliun untuk saya walk away. Nilai yang sangat banyak. Saya bangga tarif untuk seorang lulusan SMP begitu mahal," kicau Susi di akun Twitter-nya seperti dikutip detikFinance, Rabu (13/5/2015)

Tak lama, wanita yang terkenal tegas itu pun mem-posting kicauan tambahan yang isinya masih menanggapi tawaran mundur dengan uang Rp 5 triliun tersebut.

"Tapi nurani dan kebebasan saya tidak mungkin saya jual. Indonesia terlalu hebat untuk ribuan triliun (rupiah). Kehormatan yang membawa saya ke jabatan ini," kata Susi.

4. Ada Kekuatan yang Ingin Mengganti Susi


Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengungkap ada kekuatan yang ingin menjatuhkan Susi dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Budi mengaitkan soal kekuatan ini dengan kartel yang bermain di sektor pangan dan energi.

Budi mengawali paparannya dengan bicara soal adanya kekuatan yang ingin mengacaukan situasi bangsa. Di bidang ekonomi, kata Budi, perlu diketahui bahwa ada operasi intelijen yang sangat masif. Tujuannya menjatuhkan produk lokal.

"Marak yang kita rasakan banjirnya produk palsu dan tidak berkualitas di Indonesia, khususnya dari China, dengan harga murah. Sehingga melemahkan produk lokal dan melemahkan kemandirian ekonomi," kata Budi di hadapan para alim ulama dalam acara Halaqah Nasional Alim Ulama di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).

Budi juga mengatakan ekonomi Indonesia dikuasai kartel pangan dan energi. Dia mengakui hal ini sulit diberantas.

"Ekonomi Indonesia dikuasai kartel pangan dan energi. Ini sangat sulit diberantas karena jaringan mereka sangat kuat," ujarnya.

Terkait dengan kartel, Budi mengatakan ada kekuatan yang ingin menyingkirkan Susi dari posisi menteri.

"Contoh Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat demo nelayan. Kekuatan inilah yang bermain untuk Ibu Susi diganti," tuturnya.

Oleh karena penguasaan kartel tersebut, lanjut Budi, Indonesia menjadi bergantung pada negara lain. "Kita dijadikan pangsa pasar negara lain sehingga sangat tergantung dengan negara superpower," ucapnya.