Tokoh Golkar Bocorkan Skenario Penggantian Setya Novanto



RILIS.ID, Surabaya— Tokoh Golkar Jawa Timur Ridwan Hisjam mengatakan selain Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), ada skenario lain bisa dipakai untuk mengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto jika berhalangan tetap.

"Kalau yang paling ekstrem Munaslub. Mungkin bisa melalui kesepakatan antara sesepuh Golkar seperti Pak Habibie, Pak JK, Aburizal dan pak Akbar Tanjung untuk mencari jalan keluar partai yang terbaik," kata Ridwan Hisyam kepada rilis.id Jumat (15/7/2017).

Menurut Ridwan, penyelamatan partai itu adalah hal yang rasional agar citranya pulih di mata masyarakat.

"Yang penting ada kepastian kepemimpinan di partai berjalan dengan baik," tutupnya.

Dari informasi yang dihimpun rilis.id, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui Airlangga Hartarto naik menjadi Ketua Umum. Sedangkan Ketua DPR akan dijabat Kahar Muzakar.

Seperti diketahui, desas-desus mengenai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sudah terlihat hingga ke tingkat DPD partai Golkar. Tak hanya itu kabar Airlangga Hartarto yang saat menjabat sebagai Menperin juga dijagokan sebagai pengganti Setya Novanto.

Munaslub ini sendiri terkait isu terseretnya Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam kasus suap proyek e-KTP.

Sumber rilis.id di internal DPD Golkar Jatim ini mengatakan Partai Golkar akan menyiapkan opsi penyelamatan partai jika nanti status Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dinaikkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Kalau benar itu terjadi, maka pilihannya adalah Munaslub dan semakin cepat makin baik," katanya sumber yang enggan disebutkan namanya itu saat berbincang dengan rilis.id, Kamis (13/7/2017).

Dia mengakui, beberapa kader diakuinya berpotensi menggantikan posisi Setnov sebagai Ketum Golkar. Salah satunya adalah Airlangga Hartarto yang dikenal punya jaringan luas dan dekat dengan Jokowi.

"Salah satunya pak Airlangga, yang pasti kita banyak stok kader yang bisa memimpin partai," pungkasnya.

Terpisah, Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyarankan agar Ketua Umum Golkar Setyo Novanto dan sejumlah kader yang disebut KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP sebaiknya mundur dari jabatan DPR dan aktivitas partai.

Mbak Wiwiek sapaan akrab Siti Zuhro ini menegaskan langkah itu (mundur,red) perlu, untuk memberikan pelajaran politik yang baik bagi rakyat serta menyelamatkan citra partai agar tidak terpuruk.

"Harus legowo mundur dan bisa membangun budaya politik yang gentle dan sportif," katanya saat berbincang dengan rilis.id, Senin (10/7/2017).

Dia khawatir, jika Setnov dan sejumlah kader yang disebut aktif terlibat tidak segera mundur, maka akan menjadi beban bagi partai saat Pileg 2019 mendatang.

Pasalnya, penanganan kasus e-KTP diprediksi memakan waktu lama hingga satu sampai dua tahun ke depan.

"Di internal menjadi sandera akan menghambat, yang perlu juga dipahami masalah hukum ini lama soalnya, jadi perlu mentradisikan membuat nilai budaya politik baru," tegasnya.

Karena itu, elit Golkar harus cepat untuk memikirkan penyelamatan partai. Gejolak itu harus diredam agar citra partai Golkar tidak hancur di mata pemilih.

"Karena elit Golkar merespon sehingga berdampak tidak ada prahara. Partai harus hadir sempurna pada pemilu 2019. Jangan sampai dinternal masih diterpa guncangan kasus hukum," pungkasnya.



sumber : http://rilis.id/tokoh-golkar-bocorka...a-novanto.html