Sering Bertentangan, Partai Pendukung Jokowi "Usir" PAN dari Kabinet



RILIS.ID, Jakarta— Kritik demi kritik dilayangkan partai koalisi terhadap Partai Amanat Nasional (PAN), lantaran sikap politiknya kerap berseberangan dengan keputusan pemerintah.

Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, misalnya. Meski tidak secara tegas menyebut PAN, namun dirinya mengingatkan agar anggota koalisi berkomitmen mendukung kebijakan Istana.

"Partai koalisi yang tidak punya komitmen kebersamaan dan selalu mengambil jalan berbeda dengan kebijakan pemerintah, sebaiknya keluar saja dari kabinet," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/7/2017).

"Tidak perlu menunggu reshuffle, mundur saja dengan gentle, agar tidak selalu ada dusta diantara kami," imbuh Anggota Komisi IX DPR itu.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, pun berpendapat senada, meski enggan menyebut identitas partai koalisi 'pembangkang' secara vulgar.

"Partai Golkar berharap, bahwa semua partai politik pendukung pemerintah memiliki platform yang sama," jelasnya.

Apalagi, menurut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Banten I ini, masuknya kader partai koalisi pada suatu kabinet, berdasarkan pendekatan politik.

"Oleh karena itu, memang fatsunnya setiap parpol yang mendukung dan menjadi bagian dari pemerintah itu, memiliki kesatuan langkah dan sikap dalam hal kebijakan-kebijakan politik itu tersebut," bebernya.

Meski demikian, kata Ace, Golkar menyerahkan seutuhnya kepada Presiden apakah ingin mencopot kader partai koalisi yang berbeda haluan dari kabinet atau tidak. Begitupun tentang status keanggotaan partai tersebut.

"Apapun yang diambil kebijakan oleh Presiden terkait konfigurasi politik saat ini, kita serahkan kepasa presiden sendiri. Golkar pasti akan mendukung," pungkasnya.

Sebelum NasDem dan Golkar berkomentar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai utama pendukung pemerintah telah melayangkan kritik terhadap manuver PAN.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, misalnya. Dia menginginkan agar anggota koalisi yang setengah hati mendukung pemerintah sebaiknya 'angkat kaki'. "Itu yang diperlukan PDIP," tegasnya.

Kader senior PDIP yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, juga berkomentar demikian. Katanya, "Tidak elok berkoalisi, tapi menikam dari belakang."

Pernyataan lebih frontal diutarakan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, TB Hasanuddin. Katanya, reshuffle kabinet pada Juli ini sangat mendesak dalam rangka konsolidasi jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Apalagi, dia memprediksi konstelasi politik pada pilpres mendatang tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, di mana hanya akan ada dua poros.

Sehingga, Jokowi diharapkan mengevaluasi eksistensi anggota koalisi yang 'membangkang'. Begitu pula bagi PAN, selaiknya bersikap tegas, bakal berada di mana pada Pilpres 2019 nanti.

"Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019," cibir Kang TB, sapaannya.

PAN Menjawab
Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, angkat bicara terhadap kritik yang dilayangkan kepadanya dari beberapa kader partai pro pemerintah.

Menurutnya, mereka tak punya hak untuk berkomentar, apalagi mengoyok-oyok agar PAN keluar dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Sebab, terang Yandri, hadirnya PAN sebagai pendukung pemerintahan, karena adanya komunikasi dengan Jokowi langsung. Jadi, yang berhak untuk mengambil keputusan ialah Presiden.

Mantan Ketua Umum DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) ini juga menjelaskan, bahwanya segala keputusan yang diambil partainya sebelum menyikapi kebijakan pemerintah, selalu melalui pembahasan internal yang merdeka.

"Program pemerintah yang bagus kita dukung. Kurang bagus, kita kasih saran pas," katanya.

Bagi Yandri, kalaupun dasar PAN dianggap tak loyal terhadap Jokowi, lantaran berbeda sikap, tak seutuhnya bisa menjadi parameter untuk mengukur kesetiaan.

Misalnya dalam opsi kandidat yang diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Begitu pula terkait Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

"Kalau RUU Pemilu, standing masing-masing fraksi subyektif, karena memikirkan nasib masing-masing partai," jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banten II itu.

Meski demikian, ungkap Yandri, sejauh ini partainya masih santai-santai saja dalam menyikapi desakan untuk hengkang dari Kabinet Kerja dan KIH. "PAN nggak ada beban," tandasnya.

sumber : http://rilis.id/partai-pendukung-jok...i-kabinet.html