Jakarta - PAN beberapa kali berbeda sikap dengan partai politik pendukung pemerintahan lainnya, yang terakhir adalah soal RUU Pemilu. PDIP meminta agar PAN menyatakan berada di luar pemerintahan bila memang punya sikap berbeda.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan kabinet yang solid serta komitmen dari partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah. Parpol yang beda dari perkataan dan tindakan dalam hal loyalitas, tentu mendapat catatan tersendiri.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah, presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong. Karena ini kewenangan sepenuhnya dari pak presiden untuk melakukan evaluasi kecuali PDIP dimintai pertimbangannya terkait evaluasi, tentu akan memberikan pertimbangannya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya soal sikap PAN yang berbeda dengan pemerintah. Soal RUU Pemilu, PAN beda sikap dengan partai pendukung pemerintah lainnya yang mendukung presidential threshold 20 persen. PAN juga mempertanyakan langkah pemerintah yang menerbitkan Perppu Ormas di saat partai koalisi pemerintah lain mendukung. PAN juga beda gerbong dengan parpol pemerintah lainnya di Pilgub DKI 2017 lalu.

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda ya tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kita akan hormati. Karena apapun posisi politiknya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan itu akan menyehatkan demokrasi. Tapi jangan bersikap setengah setengah, jangan bersikap tidak jelas. Itu yang diperlukan PDIP," paparnya.

Soal kaitan antara reshuffle kabinet dan parpol yang tidak loyal, Hasto mengatakan bahwa perombakan kabinet tentu hanya terjadi atas kehendak Jokowi. Yang pasti, dia mengingatkan bahwa Jokowi membutuhkan komitmen dari parpol yang mendukungnya.

"Presiden memerlukan dukungan kabinet yang solid, memerlukan dukungan kabinet yang betul-betul profesional, dan memerlukan komitmen parpol yang sudah menyatakan dukungannya pada pemerintah. Sikap inilah yang dipegang Pak Jokowi. Sehingga proses evaluasi adalah hal yang wajar," ucap Hasto.