Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari beberapa LSM akan melakukan gugatan uji materi terhadap UU MD3. Hal tersebut dilakukan untuk menjegal langkah Pansus Hak Angket KPK. 


Disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Polutik ICW, Donal Faridz, koalisi akan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menafsirkan UU MD3 Pasal 79 ayat 3 mengenai objek hak angket DPR. 


'Kami ingin kejelasan. Jadi kami akan minta MK sendiri yang menafsirkan siapa sebenarnya objek hak angket DPR itu,' terang Donal saat menghadiri diskusi di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juli 2017.


(Baca: KPK Disarankan Adukan Pansus Angket ke Pengadilan)


Pasal 79 ayat 3 UU MD3 menyebutkan, hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan. 


Donal mengaku, saat ini pihaknya sedang melakukan sejumlah persiapan untuk menyusun permohonan uji materi ke MK. 'Minggu ini kita harap sudah bisa dilayangkan ke MK,' tegas Donal.


Koalisi, lanjut Donal, yakin KPK bukan lembaga eksekutif. Sebab, presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengganti ataupun memindahkan pimpinan KPK ke lembaga lain.


'Sudah jelas juga dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyebut KPK adalah lembaga yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun,' terang Donal. 


Selain menempuh jalur hukum, Donal juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam melawan pelemahan KPK yang dilakukan DPR melalui hak angket. 


'Saya minta masyarakat tandai anggota DPR baik yang terang-terangan maupun dibalik layar mendukung hak angket KPK. Jangan dipilih lagi di pileg berikutnya,' tutup Donal. 

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/0k...sus-angket-kpk

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pansus Angket KPK dan Polri Gelar Pertemuan Tertutup

- Mahfud MD Siap Penuhi Undangan Pansus KPK

- Romli Usul Revisi UU KPK