Jakarta - Perwakilan massa dari ILUNI UI dan massa aksi diterima oleh panitia khusus (Pansus) Hak Angket KPK di sela-sela aksi di depan Gedung DPR hari ini. Dalam rapat dengar pendapat, perwakilan BEM UI meminta Pansus Hak Angket KPK dibubarkan.
"Hadirnya kami di sini menghadap. Kami menganggap diri kita nggak sedang menghadap pansus tapi sebagai anggota dewan yang terhormat. Mahasiswa UI dan ITB menolak hak angket dan meminta membubarkan," ujar Ketua BEM UI Muhammad Syaeful Mujab di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).
Mujab juga meminta Pansus dapat berdialog kepada massa aksi soal hak angket KPK. "Tujuan kami datang ke sini agar pansus ini, kita ingin pimpinan pansus bisa dialog terbuka soal hak angket. Tapi berdialog di luar," lanjutnya.
Hal yang sama disampaikan Presiden Kabinet Mahasiswa ITB Ardhi Rasy Wardhana yang menyebut keinginan mahasiswa hanya ingin pimpinan Pansus mau berdialog secara terbuka dengan mahasiswa. Usai menyampaikan aspirasinya para mahasiswa, Mujab menegaskan mereka tidak mau menerima dialog, klarifikasi dan tanggapan dari pimpinan pansus. Mereka hanya mau menerima argumen para pimpinan di luar Gedung DPR.
"Berani nggak keluar jelaskan kalau DPR bersih. Bersediakah Bapak dialog terbuka di depan?" tanya Mujab pada para pimpinan pansus.
Menanggapi hal tersebut, anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menyayangkan sikap mahasiswa yang dinilainya tidak patut. "Di sini saja kalian tidak tertib apalagi di luar," tegas Masinton.
Sontak, suasana di dalam ruangan memanas. Langsung saja, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar menjelaskan alasan mereka tidak bisa menemui para mahasiswa.
"Anda bilang minta dihargai. Kita ada idelogi Pancasila, ada nilai Ketuhanan dan persatuan. Yang saya harapkan tiap ucapan, perbuatan, tindakan terukur. Kita musyawarah, karena nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Kita harus patuh pada aturan. Kita terikat aturan yang ada. Kami anggota DPR, pansus angket KPK tentunya kita tunduk pada aturan," terang Agun.
Mendengar pernyataan Agun yang dianggap berbelit-belit, Ardhi langsung menyela perkataan Agun. Dia mempertanyakan apakah para pimpinan bersedia menemui para mahasiswa di luar.
"Pertanyaan belum dijawab. Bersediakah menemui kami di depan?" tanyanya.
Agun pun kembali angkat suara. Dia merasa bingung dengan permintaan para mahasiswa. Sebab para mahasiswa tidak menganggap adanya Pansus Hak Angket. Selain itu, Agun juga menyayangkan sikap mahasiswa yang dianggapnya tidak tertib dengan tidak mengisi absen kehadiran.
"Bagaimana mau nemuin yang di luar kalau saudara mengangkat badan, nggak absen sebagai forum. Dasarnya apa. Kalau absen itu integral dalam berita negara, menerima dan mengakui kita sebagai pansus. Kalau nggak mengakui, kami datang sebagai apa," tegas Agun.
"Kami nggak mengakui (adanya panitia angket)," teriak mahasiswa.
"Ya sudah abaikan pertemuan ini karena kami tidak diakui," tegas Agun sambil mengetuk palu pertanda audiensi ditutup.
Mahasiswa pun langsung berdiri dari kursi mereka dan mengutarakan aspirasi mereka di dalam ruangan sambil dikawal oleh Pamdal DPR. Namun aspirasi tersebut dibiarkan oleh para pimpinan pansus yang langsung beranjak dari ruang audiensi.
(bis/dkp)
https://news.detik.com/berita/d-3552...et-kpk-memanas
Lagi hot banget nih berita, banyak di timlin media sosial juga. Walaupun sebenarnya cara mahasiswa kurang elegan kalau harus nyuruh DPR keluar buat nemuin massa padahal udah ada tim audiensi disana, lain halnya kalau demo. Terlepas dari hal itu, ane pengen tau dhewan2 ini apa sih pembelaannya eh malah ricuh. Ada abang Masinton yang kemarin disebut2 di sidang e-KTP
