jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi pemberitaan terkait langkah Presiden Joko Widodo yang mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan penawaran saham ke publik demi membiayai pembangunan infrastruktur yang kini masif.

Menurut Yusril, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu perlu berpikir ulang terkait hal tersebut. Sebab, hal itu hanya akan membawa negara makin terjerumus dalam kesulitan.

"Saya kira ‎mimpi infrastruktur yang berlebihan bisa menenggelamkan negara. Presiden harusnya punya analisis mendalam atas segala dampak yang mungkin terjadi terkait dengan kedaulatan dan kemandirian bangsa," ujar Yusril di Jakarta, Sabtu (8/7).

Ketua umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengaku menangkap kesan bahwa pola pikir Presiden Jokowi tentang pembangunan hanya pada hal-hal fisik terutama infrastruktur. Padahal, jika pembangunan infrastuktur yang belum begitu mendesak namun tetap dipaksakan justru bisa menimbulkan dampak ekonomi luar biasa.

"Misalnya, dampak utang yang makin membesar, akibatnya aset-aset negara malah berpindah ke tangan asing. Terus terang, saya sangat khawatir melihat kebijakan presiden yang seperti ini," ucap guru besar ilmu hukum tata negara itu.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mendorong sejumlah anak-anak perusahaan BUMN melakukan penjualan saham. Menurutnya, anak usaha perusahaan pelat merah bisa segera melepas sahamnya ke publik melalui initial public offering (IPO).

‎"Kita mendorong terutama anak-anak perusahaan BUMN agar juga bisa segera listing (pdi bursa saham, red) karena kita butuh pembiayaan yang besar untuk membangun infrasktruktur, tidak mungkin semuanya dilakukan dengan peminjaman," ujar Jokowi saat meninjau Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Selasa lalu (4/7).(gir/jpnn)

http://www.jpnn.com/news/prof-yusril...-infrastruktur