TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta sejumlah organisasi Islam lainnya, menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir, soal sekolah lima hari.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj, mengatakan sikap itu tidak terkait dengan Muhadjir yang berasal dari ormas Muhammadiyah.

Kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017), ia menyebut siapapun yang menuding penolakan PBNU dikarenakan latar belakang organisasi Muhadjir, orang tersebut telah melontarkan tuduah tidak benar.

Ia mengatakan, siapapun menterinya, apabila mengeluarkan kebijakan yang mengancam keberadaan madrasah, akan ia tentang.

"Ada yang bilang, karena (menterinya) Muhammadiyah, tidak, menteri NUpun saya lawan, bukan Muhammadiyahnya," ujar Said Aqil Siraj.

Terhadap Muhadjir, Ketua PBNU mengaku siap memberikan dukungan untuk sang menteri hingga akhir kabinet, jika sang menteri tidak mengganggu keberadaan madrasah.

Said Aqil Siraj, mengatakan kebijakan sekolah lima hari, yang mengharuskan siswa pulang pada sore hari, berpotensi mengganggu keberadaan madrasah.

Pada umumnya di daerah-daerah yang didominasi anggota NU, setelah selesai jam sekolah, pada siang harinya sang anak akan melanjutkan bersekolah di madrasah.

Ia mengklaim ada 73 ribu madrasah di seluruh Indonesia, dengan jumlah siswa mencapai 9 juta orang.

Di madrasah sang anak akan diajari berbagai ilmu agama, termasuk membentuk aqidah atau iman sang anak.

Ilmu yang diajarkan di madrasaha, menurut Said Aqil Siraj tidak bisa digantikan dengan pelajaran agama di sekolah, yang terbatas waktunya.

Ia menyebut tidak semua anak sekolah yang pulang pada siang hari, akan melanjutkan harinya dengan bermain. Di desa-desa, selain meneruskan harinya dengan mengikuti madrasah, menurut ketua PBNU ada juga yang meneruskan harinya dengan ikut membantu orangtua di sawah. Atas alasan-alasan tersebut. PBNU dan sejumlah ormas Islam, menolak kebijakann itu.

"Siapapun menterinya, kebijakan lima hari sekolah pulang sore, saya lawan," tegasnya.

http://m.tribunnews.com/pendidikan/2017/07/08/said-aqil-tegaskan-penolakan-bukan-karena-muhadjir-berlatar-belakang-muhammadiyah

NU Vs Muhamadiyah