DAMASKUS - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Suriah mengecam tindakan militer Turki di sejumlah wilayah negera itu. Kemlu Suriah menyatakan jika militer Turki telah melanggar semua hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Tindakan agresif dan delusi ekspansif rezim Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di wilayah Suriah adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB," bunyi pernyataan Kemlu Suriah seperti dikutip dari Sputniknews, Jumat (7/7/2017).

Pernyataan itu merujuk pada serangan Turki baru-baru ini di beberapa wilayah di Syria yaitu di Azaz, Jibrin dan Ekhtrin di utara Aleppo.

Menurut kementerian tersebut, tindakan destruktif Ankara di wilayah ini membuktikan bahwa Turki adalah mitra utama teroris dan merupakan ancaman nyata bagi stabilitas di wilayah tersebut.

"Damaskus memberitahu sekretaris jenderal PBB dan kepala Dewan Keamanan dalam dua surat tentang tindakan agresif baru-baru ini," kementerian itu menambahkan.

Pada hari Rabu, ribuan penduduk kota Afrin di utara Suriah berpartisipasi dalam demonstrasi menentang tindakan Turki. Mereka meminta masyarakat internasional untuk menekan Ankara dan mencegah pasukan Turki maju lebih dalam di wilayah Suriah.

Pada bulan Maret, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengumumkan keberhasilan menyelesaikan operasi Euphrates Shield. Dalam operasi ini, pasukan pimpinan Turki berhasil mengusir kelompok teror ISIS dari sejumlah permukiman di Utara Suriah. Namun, Ankara melanjutkan operasi militer dengan memerangi kelompok bersenjata Kurdi Suriah, yang diduga oleh Turki terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki.

Afrin terletak di provinsi Aleppo dan termasuk wilayah otonomi de facto Rojava, diproklamirkan oleh orang Kurdi di utara Suriah. Pada tanggal 20 Mei, Staf Umum Turki mengumumkan sebuah rencana baru operasi anti-teroris di wilayah tersebut terhadap kemungkinan serangan kelompok bersenjata Kurdi di Suriah dan Irak.



(ian)