Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus Partai Golkar Zainuddin Amali senang dengan rencana penaikan dana bantuan partai politik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000. Namun, kata dia, penggunaannya perlu pengawasan lebih ketat.


'Karena menggunakan dana APBN, pengawasannya harus lebih ketat,' kata Zainuddin di gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu 5 Juli 2017.


Ketua Komisi II DPR RI itu menuturkan, dana yang dipakai juga harus dijelaskan secara rinci peruntukannya. Dia juga mengusulkan supaya pengurus partai politik pada level tertentu harus melaporkan harta kekayaannya.


'Karena dia sebagai pengguna anggaran maka dia harus laporkan harta kekayaan,' tambah dia.


Klik: Penambahan Dana Parpol Harus dengan Aturan Ketat


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah sedang mengupayakan kenaikan dana bantuan parpol. Berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan, direncanakan dana bantua parpol menjadi Rp1.000 per suara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.


Mendagri mengusulkan kenaikan dana bantuan parpol, lantaran 10 tahun terakhir angkanya tidak mengalami perubahan. Proses saat ini, Kementerian Dalam Negeri sedang meminta izin perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan untuk Partai Politik.


Klik: Peningkatan Dana Parpol Disebut Wujud Kompromi Pembahasan RUU Pemilu


Karyono Wibowo, pengamat politik, menduga peningkatan dana bantuan parpol wujud kompromi pemerintah dan Dewan atas perdebatan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.


'Wacana kenaikan dana partai politik bisa jadi merupakan titik temu dari pertikaian antara pemerintah dengan sejumlah fraksi di DPR terkait dengan sejumlah pasal dalam RUU Pemilu,' ujar Karyono.


 

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...us-lebih-ketat

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Parpol Mati Suri Jadi Komoditas

- Formappi: Anggota DPD Masuk Partai tak Etis

- Parpol Disarankan Berbenah apabila Dana Parpol Dinaikkan