Jakarta - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan Fahri Hamzah asal bicara terkait dengan pembubaran lembaga semi-negara. Menurutnya, Fahri tidak memahami fungsi Komnas HAM sebenarnya.
"Kalau Fahri Hamzah itu kan 'asbun'-lah ya, asal bunyi. Jadi dia nggak paham bahwa Komnas HAM mengawasi pelaksanaan kemajuan dan perlindungan yang dilakukan pemerintah," ujar Pigai di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Terkait dengan fungsi Komnas HAM yang dapat digantikan Ditjen HAM, Pigai mengatakan keduanya sudah mempunyai tugas yang berbeda. Karena itu, Komnas HAM harus tetap ada.
"Direktorat Jenderal HAM itu mengkoordinir aspek HAM yang terkait ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Khususnya kebijakan pembangunan pemerintah. Komnas HAM yang mengawasi. Di PBB biasanya pemerintah menyampaikan progres kebijakan pemerintah, lalu nanti Komnas HAM yang menilai," kata Pigai.
Pigai memilih tidak menanggapi omongan Fahri. Menurutnya, itu hanya pernyataan dan bukan kebijakan resmi.
"Ya nggak perlu ditanggapi, untuk apa. Itu kan cuma sekadar pernyataan, bukan kebijakan resmi. Tidak perlu ditanggapi, hanya kita sampaikan dengan pernyataan saya itu sekaligus mendidik supaya pemimpin mengerti tentang postur dan nomenklatur negara. Nomenklatur negara itu adalah struktur dan tatanan kehidupan dan organisasi kenegaraan," ucapnya.
Ia menegaskan tidak ada alasan lagi untuk membubarkan Komnas HAM dan KPK. Sebab, kedua lembaga tersebut adalah pilar penting di Indonesia.
"Jadi tidak ada alasan lagi untuk membubarkan kedua lembaga ini. Mereka adalah dua pilar utama paling penting untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah demokrasi dalam konteks hak asasi manusia dan dari sisi perspektif korupsi," ujarnya.
Pigai sendiri mengaku datang ke DPR untuk bertemu dengan rekannya, bukan menemui pimpinan DPR. " Ngapain (bertemu pimpinan DPR)?" kata Pigai.
Sebelumnya, Fahri mengusulkan ada evaluasi terhadap lembaga semi-negara, seperti Komnas HAM dan KPK. Menurutnya, itu bertujuan agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan dan ada transparansi.
"Saya mulai agak mulai takut dengan perkembangan lembaga sampiran negara atau lembaga semi-negara, termasuk Komnas HAM, dan juga yang seperti terjadi ke KPK. Jadi sebetulnya lembaga-lembaga ini sudah tidak diperlukan karena sebetulnya negara telah mengalami konsolidasi demokrasi dan penguatan institusinya secara baik," ungkap Fahri, Senin (3/7).

https://m.detik.com/news/berita/d-3547766/fahri-minta-komnas-ham-dibubarkan-komisioner-itu-asal-bunyi