Jakarta - Selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berlangsung, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.067,4 triliun. Untuk apa utang-utang tersebut?

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengatakan sebagian besar dari pertambahan utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digenjot oleh pemerintah.

Selain untuk pembangunan infrastruktur, utang juga bertambah untuk membayar cicilan utang sebelumnya.

"Sebagian besar dipakai untuk pembangunan tapi karena defisit primernya, kita juga harus membayar utang yang sebelumnya, sehingga tambahan itu lebih besar daripada yang dikurangin, jadi memang, jadi kita semua negara hampir semua begitu" kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Namun JK mengatakan, rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) di Indonesia masih rendah, yaitu di kisaran 27%. JK mengatakan, rasio utang Amerika Serikat (AS) berada di angka 100%. Bahkan Jepang sudah di atas 100%.

"Cuma Jepang dia pinjam dari dalam negeri dari lembaga-lembaga pensiun, kalau AS cetak uang," ujar JK.

Jumlah utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 3.672,33 triliun per akhir Mei 2017, JK menyatakan pemerintah akan sangat hati-hati. Pemerintah akan menjaga defisit APBN tidak melebihi 3% dari PDB.