Jakarta - Kementerian PUPR menyusun masterplan dan development plan infrastruktur untuk mendukung pengembangan konektivitas antar kawasan di Sumatera Utara. Rencana tersebut meliputi sumber daya air, jalan untuk konektivitas, keciptakaryaan serta perumahan.

"Di mana teknis perencanaan detail dan pembangunan fisiknya, dilaksanakan oleh unit organisasi teknis di Kementerian PUPR," jelas Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan dalam Rapat Pembahasan Detail Program Integrasi Pengembangan Kawasan Provinsi Sumatera Utara di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (18/5/2017).

Rido mengungkapkan, pada 2017, demi mengembangkan konektivitas di Sumatera Utara, sedang dibangun beberapa jalan potensial. Di antaranya jalan nasional di Metropolitan Medan, jalan nasional wilayah I Sumatera Utara, jalan nasional wilayah II provinsi Sumatera Utara serta jalan bebas Hambatan Medan-Kualanamu.

"Pada 2018 akan ada pembangunan underpass Katamso, Toll Road Development Project of Medan Kualanamu Csu01, Pembangunan jalan akses Bandara Sibisa Aji Bata dan pembangunan jembatan Tano Ponggol," terangnya.

Dalam rapat tersebut diputuskan proyek pembangunan tersebut akan melibatkan investor. Pasalnya, kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai masih belum memadai.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan sebagai koordinator pengembangan konektivitas di Sumatera Utara. Sebab, pelaksanaan percepatan pengembangan konektivitas dinilai perlu dilakukan dalam satu koordinasi.

Segala pembangunan infrastruktur ini dinilai penting untuk menunjang konektivitas di Sumatera Utara. Apalagi Sumatera Utara telah ada beberapa perencanaan sejumlah kawasan tematik, seperti Kawasan Industri (KI) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun dan Batubara.

Selain itu, ada juga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toba meliputi Kabupaten Dairi, Karo, Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Samosir.

"Ada juga kawasan Metropolitan Mebidangro yakni Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deli Sedang dan Karo," imbuh dia.

Sampai saat ini PUPR telah menggarap proyek strategis konektivitas pada 2015-2017 di Sumater Utara, antara lain pembangunan Jalan Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, Feasibility Study (studi kelayakan) dan Detail Engineering Design (DED) Jalan Tol Tebing Tinggi–Siantar-Parapat.

Begitu juga paket preservasi dan pelebaran Jalan Tebing Tinggi- P. Siantar-Parapat (Jalan Lingkar Luar Parapat), Preservasi dan Pelebaran Jalan Lingkar Pulau Samosir. Begitu juga rekonstruksi Jalan Bandara Silangit–Muara, Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir serta jalan Akses Bandara Sibisa untuk ruas Aek Natolu–Sibisa sepanjang 2,5 km.

Dongkrak Pariwisata Morotai, PUPR Benahi Jalan Hingga Drainase

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Morotai. Dukungan berupa membenahi jalan hingga drainase.

"Pengembangan infrastuktur PUPR di KSPN Morotai diperlukan untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara," ujar Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/6/2017).

Rido didampingi jajarannya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Morotai, Provinsi Maluku Utara, beberapa hari lalu. Dalam rombongan kunker ini hadir juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga beserta jajarannya.

Rombongan menyempatkan meninjau beberapa lokasi destinasi, seperti Pulau Dodola, Pulau Zumzum serta Museum Perang Dunia II untuk mendapat gambaran guna pengembangan destinasi wisata di KSPN Morotai.

Ia mengatakan, saat terwujud pertumbuhan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Morotai, diharapkan dapat mendukung tercapainya target pariwisata nasional. Targetnya yakni 20 juta turis asing di 2019.

Dalam mendukung pengembangan KSPN Morotai, ungkap Rido, BPIW telah menyusun Master Plan dan Development Plan (MPDP) yang memuat program 10 tahunan, 5 tahunan. Kemudian program itu didetailkan ke dalam program jangka pendek dan tahunan.

"Untuk selanjutnya perlu dilakukan pembangunan fisik oleh unit organisasi teknis di Kementerian PUPR," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rido memaparkan, saat ini terdapat 13 Daya Tarik Wisata (DTW) di KSPN Morotai. "Adapun DTW utama, antara lain Pulau Dodola sebagai DTW unggulan, Batu Kopi dan Tanjung Dehegila," katanya.

Ia menambahkan, ketiga DTW tersebut saat ini telah ditunjang fasilitas akomodasi dan pariwisata. Namun fasilitas yang ada perlu ditingkatkan lagi agar kunjungan turut meningkat.

Di samping itu, Rido juga menilai, untuk percepatan pengembangan KSPN Morotai ada beberapa program pengembangan infrastruktur PUPR yang digulirkan, antara lain pemeliharaan dan pengembangan Bendung Aha di Kecamatan Morotai Selatan.

Kemudian, pengembangan dan pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT) Daruba-Berebere di Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat di Kabupaten Pulau Morotai.

Rido juga mengatakan, untuk jaringan jalan yakni pengembangan jalan primer Daruba-Daeo-Berebere.

"Program ini merupakan program prioritas juga guna meningkatkan akses transportasi menuju kawasan wisata Pulau Morotai," terangnya.

Di samping itu ada juga pengembangan jalan strategis nasional Berebere-Sopi-Wayabula-Daruba. Program tersebut merupakan program peningkatan aksesibilitas jalan yang sempat terputus akibat banjir.

Lebih lanjut Rido mengatakan, ada juga pembangunan drainase lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. "Untuk hunian, ada seperti Rusunawa di KEK Morotai serta pembangunan rumah khusus nelayan," terangnya.

Sementara itu, Danis Sumadilaga mengatakan, Balitbang Kementerian PUPR mendukung program KSPN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan memberikan bantuan teknologi yang dikemas Litbang untuk pengembangan Morotai sebagai KSPN dan KEK.

"Teknologi tersebut seperti pengelohan air limbah, sampah dan infrastruktur terkait lainnya," papar Danis.

Di tempat sama, Bupati Morotai, Benny Laos menyatakan, Morotai sebagai salah satu KSPN perlu dikembangkan dan dimajukan dari sisi heritage. Sebab, sejarah penting yang terjadi saat masa perang dunia II di Pulau Moratai yakni heritagenya.

"Bukan dari sisi keindahan alam pantainya. Karena itu diharapkan tekanan pengembangan destinasi lebih untuk pembangunan heritage," ujar Benny.