TS
gr4mm4r.n4z1
Menhan sebut Duterte Izinkan RI Ikut Gempur ISIS di Filipina Selatan
Menhan sebut Duterte Izinkan RI Ikut Gempur ISIS di Filipina Selatan
Rabu, 21 Juni 2017 | 15:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur ISIS yang bercokol di Marawi, Filipina Selatan.
Ryamizad mengakui opsi operasi militer tersebut menjadi salah satu poin yang dibicarakan dalam pertemuan trilateral antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina di Tarakan, Kalimantan Utara pada 19 Juni 2017 lalu.
Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.
(Baca: Menengok Sepak Terjang Maute Bersaudara di Filipina)

"Presiden Filipina Duterte sudah mengiyakan. Saya sudah bertemu Presiden Filipina dan Menhan Filipina. Dia dukung penuh, silahkan saja katanya," ujar Ryamizard saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).
Meski demikian, lanjut Ryamizard, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat.
Selain itu, berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen, meski presiden sudah menyetujui.
"Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itu kan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu," kata Ryamizard.
Menurut nantan Kepala Staf Angkatan Darat itu, rencana operasi militer bertujuan untuk membantu Filipina dalam mencegah meluasnya kekuatan ISIS ke bagian Selatan.
Selain itu, Indonesia juga telah menjalin kerjasama Patroli Maritim Terkoordinasi Trilateral atau Trilateral Maritime Patrol Indomalphi.
Patroli terkoordinasi tersebut merupakan langkah konkret yang dilakukan ketiga negara untuk menjaga stabilitas di kawasan dalam menghadapi ancaman nyata non-tradisional seperti perampokan, penculikan, terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya di kawasan maritim.
(Baca: Menhan Tiga Negara Akan Bahas Rencana Gempur ISIS di Filipina)
"Tapi ada satu payung hukum di negara manapun bisa latihan bersama paling tidak kita latihan di Kalimantan, di Serawak, kemudian kita latihan di rangkaian kepulauan di Filipina Selatan," kata Ryamizard.
"Kita tak punya tujuan lain selain membantu filipina dan mencegah meluas ke selatan. Jadi banyak gunanya kita menjalin kerjasama trilateral," tambahnya.
Kompas TVAncaman masuknya kelompok ekstrimis ke wilayah Asia Tenggara semakin tinggi, semenjak ISIS menduduki Marawi.
di Marawi
Penulis: Kristian Erdianto
Editor: Krisiandi
http://nasional.kompas.com/read/2017...lipina.selatan
Gimana pendapat agan agan?
Kalo memang diminta tetangga sebelah membantu ya seharusnya dibantu.
Politik LN kita bebas dan aktif, pasukan garuda pun sudah melanglang buana ke berbagai negeri (dalam rangka perdamaian PBB).
Tapi kalau buat perang dengan status "BKO" oleh negara lain gimana seharusnya aturan mainnya?
Rabu, 21 Juni 2017 | 15:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur ISIS yang bercokol di Marawi, Filipina Selatan.
Ryamizad mengakui opsi operasi militer tersebut menjadi salah satu poin yang dibicarakan dalam pertemuan trilateral antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina di Tarakan, Kalimantan Utara pada 19 Juni 2017 lalu.
Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.
(Baca: Menengok Sepak Terjang Maute Bersaudara di Filipina)

"Presiden Filipina Duterte sudah mengiyakan. Saya sudah bertemu Presiden Filipina dan Menhan Filipina. Dia dukung penuh, silahkan saja katanya," ujar Ryamizard saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).
Meski demikian, lanjut Ryamizard, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat.
Selain itu, berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen, meski presiden sudah menyetujui.
"Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itu kan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu," kata Ryamizard.
Menurut nantan Kepala Staf Angkatan Darat itu, rencana operasi militer bertujuan untuk membantu Filipina dalam mencegah meluasnya kekuatan ISIS ke bagian Selatan.
Selain itu, Indonesia juga telah menjalin kerjasama Patroli Maritim Terkoordinasi Trilateral atau Trilateral Maritime Patrol Indomalphi.
Patroli terkoordinasi tersebut merupakan langkah konkret yang dilakukan ketiga negara untuk menjaga stabilitas di kawasan dalam menghadapi ancaman nyata non-tradisional seperti perampokan, penculikan, terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya di kawasan maritim.
(Baca: Menhan Tiga Negara Akan Bahas Rencana Gempur ISIS di Filipina)
"Tapi ada satu payung hukum di negara manapun bisa latihan bersama paling tidak kita latihan di Kalimantan, di Serawak, kemudian kita latihan di rangkaian kepulauan di Filipina Selatan," kata Ryamizard.
"Kita tak punya tujuan lain selain membantu filipina dan mencegah meluas ke selatan. Jadi banyak gunanya kita menjalin kerjasama trilateral," tambahnya.
Kompas TVAncaman masuknya kelompok ekstrimis ke wilayah Asia Tenggara semakin tinggi, semenjak ISIS menduduki Marawi.
di Marawi
Penulis: Kristian Erdianto
Editor: Krisiandi
http://nasional.kompas.com/read/2017...lipina.selatan
Gimana pendapat agan agan?
Kalo memang diminta tetangga sebelah membantu ya seharusnya dibantu.
Politik LN kita bebas dan aktif, pasukan garuda pun sudah melanglang buana ke berbagai negeri (dalam rangka perdamaian PBB).
Tapi kalau buat perang dengan status "BKO" oleh negara lain gimana seharusnya aturan mainnya?
0
12K
43
Thread Digembok
Urutan
Terbaru
Terlama
Thread Digembok
Komunitas Pilihan