Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengancam melebur dua Direktorat Jenderal (Ditjen) bila tidak mempermudah pelayanan dan mempercepat perizinan. Keduanya adalah Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) dan Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI).


'Saya sampaikan, kalau tidak bisa melakukan perbaikan bisnis proses yang menyatu, saya lebur dua ditjen jadi satu ditjen. Ancaman itu guyon karena saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tidak bertatap muka dan (harusnya) memanfaatkan teknologi digital,' kata Rudiantara saat meresmikan PTSP kementerian di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu 21 Juni 2017.


Diakui Rudiantara bahwa guyon ancaman itu terbukti ampuh mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenkominfo mempercepat layanan dan mempermudah perizinan. Karena akhirnya Kemenkominfo meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berupa proses berbasis e-licensing yang dilengkapi call center dan ruang PTSP.


'Saya sering argumentasi dengan teman-teman PPI dan SDPPI, saya lebur organisasinya atau bisnis prosesnya, tinggal pilih. Tapi rupanya mereka bisnis proses (izin dan pelayanan) yang dilebur,' tutur Rudiantara yang disambut riuh tawa seluruh tamu undangan.


Jauh sebelumnya, cerita Rudiantara, hanya ada satu ditjen yakni Ditjen Pos dan Telekomunikasi (Postel). Sekarang berkembang menjadi Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI mengingat banyaknya hal yang harus ditangani.


'Urusan izin penyelenggaraannya ada di PPI, urusan frekuensinya ada di SDPPI. Itu dua hal yang berbeda,' bebernya.


Menurutnya, boleh menggunakan cara lama terhadap pelayanan dan perizinan, namun Rudiantara meminta agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo yang dihasilkan harus jauh lebih besar dari saat ini.


'PNBP Kominfo itu nomor dua terbesar setelah sektor migas. Sekitar di atas Rp15 triliun kurang lebih. Tapi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kementeriannya enggak sampai Rp5 triliun,' ungkap Rudiantara.


Percepatan pelayanan dan perizinan merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik. Apalagi Kemenkominfo yang dekat dengan teknologi.


'Ini yang terus didorong oleh pemerintah. Kominfo itu yang dekat dengan teknologi. Jadi harusnya lebih cepat dibanding kementerian lain untuk membuat proses bisnis perizinan seperti yang akan kita lakukan sekarang,' tutup Rudiantara.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/news/xkE...-diklaim-ampuh

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Reformasi Birokrasi Bukan Cuma Mimpi

- Qlue, Aplikasi Pendobrak Birokrasi

- Menpan RB: Ini Saatnya Studi Tiru, Bukan Studi Banding