Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan asumsi dasar perekonomian Indonesia bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pembahasan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2018.

Dalam RAPBN 2018, pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,2-5,6%, tingkat inflasi 2,5-4,5%, nilai tukar rupiah Rp 13.300-Rp 13.500 per US$, tingkat bunga SPN 3 Bulan 4,8-5,6%. Sedangkan untuk target pembangunan manusianya, ditetapkan untuk tingkat pengangguran di level 5-5,3%, angka kemiskinan 9,5-10%, gini rasio 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia 71,5.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi ekonomi dunia relatif pulih di 2017 dan akan tetap terjaga trennya di tahun 2018. Namun, ada beberapa risiko yang tetap diwaspadai akan mengganggu ekonomi dalam negeri. Salah satunya kebijakan proteksionisme dari Presiden AS Donald Trump.

"Masih ada risiko, seperti geo politikal, proteksionisme, rebalancing China, harga komoditas yang tidak alami pemulihan secara cepat. Yang paling banyak muncul sekarang adalah geopolitik di Asia ada Korut dan Timur Tengah ada Qatar. Dan Uni Eropa apakah akan sama-sama dengan Eropa. Juga tentu masalah terorisme. Ini yang akan warnai risiko pertumbuhan ekonomi dunia," kata Sri Mulyani di Ruang Komite IV DPD, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2018, kata Sri Mulyani, saat ini akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan juga ekspor.

"Kami ingin ciptakan kesempatan kerja yang lebih baik, konsumsi pemerintah dijaga dengan kebijakan belanja pemerintah yang mendukung, investasi akan agak pulih dengan adanya pemulihan confident investment grade yang diperoleh dan perbaikan sektor jasa keuangan setelah terpukul harga komoditas," tambah dia.

Untuk inflasi yang berada di lebel 2,5-4,5%, Sri Mulyani menyebutkan, akan dijaga melalui kebijakan-kebijakan yang terkait dengan harga pangan. Untuk nilai tukar yang Rp 13.300-13.500 per dolar AS ini sudah sesuai dengan fundamental. Kemudian masih menjadi perhatian adalah mengenai kenaikkan suku bunga The Fed, dan kebijakan quantitative easing dari Eropa dan Jepang yang menyebabkan terjadinya tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

"Ketidakpastian global, likuiditas global mungkin lebih tight, harga komoditas di global masih stagnan, pengurangan pengangguran dan produktivitas merupakan tugas yang harus terus diprioritaskan, stabilitas ekonomi makro harus dijaga terus, kenaikan produktivitas, daya saing dan kurangi ketimpangan dan kesenjangan," tutup dia.