Liputan6.com, Jakarta - Praktisi hukum Yusril Ihza Mahendra mengaku siap membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan Pemerintah.

Permintaan tersebut berawal dari usulan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab melalui rekaman suara usai acara talk show kasus Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jumat, 16 Juni 2017.

Yusril berpendapat rekonsiliasi antara GNPF MUI dan sejumlah tokoh yang dituduh melakukan makar sangat penting untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Yusril berkeyakinan para tokoh semuanya beriktikad baik untuk memajukan bangsa dan negara. Banyaknya perbedaan pendapat dengan pemerintah, menurut Yusril wajar dalam kehidupan demokrasi.

Sebaliknya, Pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif.

"Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6/2017).

Yusril mengaku bersedia menjembatani para ulama dan aktivis dengan Pemerintah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah maupun GNPF MUI bila rekonsiliasi yang diusulkan ingin direalisasikan.

"Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung Pemerintah," kata dia.

Yusril sendiri mengaku siap mengajukan formula rekonsiliasi yang diyakininya dapat diterima kedua pihak. Dalam formula rekonsiliasi yang sudah ada dalam pikirannya, Yusril mengatakan bahwa adalah kewajibannya untuk menjaga harkat dan martabat semua pihak.

"Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya"," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu.

Hakikat rekonsiliasi menurut dia berdasarkan pada asas persaudaraan dan bukan pada soal siapa yang menang dan kalah.

"Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama," Yusril Ihza Mahendra menandaskan.