Tarakan - Seluruh perguruan tinggi baik negeri dan swasta se-Kalimantan melakukan deklarasi antiradikalisme di lingkungan kampus.

Deklarasi antiradikalisme itu diselenggarakan usai kuliah umum Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (8/6).

"Ini merupakan yang ketiga, setelah di Jawa dan Sumatera," ujar Menristekdikti.

Perguruan tinggi, lanjut dia, harus bisa menjaga empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam kesempatan itu, Menristekdikti menegaskan bahwa universitas dan rektor harus bertanggung jawab terhadap tindakan radikalisme di kampusnya.

Rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi, lanjut dia, harus peka terhadap persoalan yang terjadi di kampusnya, jangan sampai ada mahasiswa maupun dosen yang terlibat dalam gerakan radikalisme.

"Radikalisme, terorisme, narkoba harus kita hindari," tegas dia.

Pihak Kemristekdikti sendiri sedang membuat peraturan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Nantinya, yang mengawasi langsung adalah rektor.

Dalam peraturan yang ada seperti PP 53/2010 dijelaskan bahwa rektor maupun dosen yang terlibat radikalisme bisa diberhentikan.

Dalam kuliah umumnya, Menristekdikti juga mengingatkan agar civitas akademika Universitas Borneo Tarakan untuk menjaga kebersamaan dan kebhinekaan serta mencegah tumbuhnya bibit-bibit radikalisme.

"Mudah-mudahan seluruh perguruan tinggi di Kalimantan dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menangkal tumbuhnya radikalisme dan terorisme di kampus," pesan Menristekdikti.

Menteri Nasir menjelaskan bahwa Kemristekdikti telah mempersiapkan formula mencegah berkembangnya gerakan-gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, paham radikal, dan intoleransi di kampus melalui program "General Education". Program di bawah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) ini berusaha menanamkan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air, serta pluralisme.

Selain itu, Menristekdikti juga meminta agar perguruan tinggi meningkatkan kualitasnya.

Saat ini terdapat 4.498 perguruan tinggi di Indonesia dengan 25.548 program studi. Jumlah perguruan tinggi Indonesia ini lebih banyak dibandingkan jumlah perguruan tinggi Tiongkok yakni sebanyak 2.825 perguruan tinggi, padahal Tiongkok memiliki jumlah penduduk lebih besar. Oleh karena itu, Menristekdikti berharap agar perguruan tinggi di Indonesia senantiasa meningkatkan kualitasnya, bukan hanya unggul dalam kuantitas, sehingga dapat bersaing di tingkat dunia.

"Kami juga meminta agar Universitas Borneo Tarakan untuk terus berbenah baik dari penguatan sumber daya manusia maupun fasilitas pendidikan agar mampu mengejar ketertinggalan dari perguruan tinggi yang telah masuk peringkat dunia," papar Mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro itu.

Rektor UBT Adri Paton dalam laporannya menyampaikan bahwa Universitas Borneo Tarakan merupakan satu- satunya PTN di provinsi Kalimanan Utara. UBT merupakan perguruan tinggi yang berada di daerah perbatasan dengan Malaysia, termasuk kategori daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Faktor geografis di posisi perbatasan ini akan sangat menentukan kesan kuat bagi negara tetangga terhadap gambaran kondisi pendidikan di Indonesia.


/YUD

ANTARA


Mari bersatu, jangan biarkan di negara ini kacau karena kaum radikal asing, ISIS, tukang jual narkoba dsb




BERITASATU