Membandingkan UKP-PIP Jokowi dengan BP7 Era Soeharto



RILIS.ID, Jakarta— Presiden Joko Widodo telah melantik sembilan tokoh sebagai Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, (7/6/2017). Kesembilan tokoh tersebut diberi tugas berat untuk membuat nilai Pancasila kembali bisa diaktualisasikan ke dalam kehidupan masyarakat.

Kesembilan tokoh yang dipilih presiden Jokowi ini diharapkan akan bekerja keras untuk mengembalikan nilai-nilai pencasila ke dalam kehidupan sosial. Pemerintah meyakini, dengan UKP-PIP ini bisa bekerja memaksimalkan sosialisasi nilai Pancasila ke masyarakat.

Pihak pemerintah menilai, perlunya penguatan penanaman nilai Pancasila. Pasalnya saat ini, pengamalannya mulai diabaikan. Akibatnya, banyak ideologi tandingan yang menjadi penawar bagi ditengah kondisi Pancasila yang semakin memudar.

Namun begitu, penguatan nilai Pancasila juga diharapkan tidak menjadi indoktrinasi seperti pada masa Soeharto. Keresahan itu kemudian direspon pemerintah dengan membantuk UKP-PIP yang akan berguna menjadi pembanding atas ideologi asing yang akan mendegradasi nilai-nilai Pancasila.

Salah satu anggota Dewan Pengarah UKP-PIP, Ahmad Syafii Maarif mengakui tugas berat yang dibebankan pemerintah kepadanya. UKP-PIP bekerja untuk meyakini publik yang saat ini mulai menipis kepercayaannya pada Pancasila.

"Ini kerja yang cukup berat bagi UKP-PIP karena berkaiatan dengan bagaimana cara merebut simpati publik terhadap UKP-PIP ini," ujar Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Sebelum terbentuknya UKP-PIP, pada masa presiden sebelumnya, upaya yang sama pernah dilakukan pemerintah untuk memperkuat pengamalan nilai pancasila dalam masyarakat. Tapi tidak semua usaha itu dibilang berhasil. Syafi’i mengungkapkan dua upaya yang dilakukan semasa orde baru dan orde lama itu gagal direalisasikan.

Pada masa Presiden Soeharto pernah dibentuk lembaga serupa yang dikenal dengan BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Tugasnya serupa, yakni membuat muatan isi P4 Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Lebih jauh Syafi’i menganggap tugas itu sangat berat. Masalahnya tidak sederhana. Norma yang ada di dalam butir pancasila juga bisa direalisasikan kedalam kehidupan masyarakat. Ia mencontohkan soal bagaimana membuat norma pada pancasila hadir di dalam masyarakat seperti prinsip keadilan.

“Persoalannya terbesarnya bagaimana membawa Pancasila dengan nilai luhurnya itu turun ke bawah, terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” ujar Syafi’i.

Mesti dibayangi kegagalan pada lembaga yang pernah dibentuk pada masa lalu, mengharuskan UKP-PIP untuk yakin dengan metode yang baik. Saat ditanya soal bagaimana teknis sosialisasinya, tokoh yang akrab disapa Buya Syafi’I belum bisa memastikan bentuk sosialisasi yang akan dilakukan.

sumber : http://rilis.id/membandingkan-ukp-pi...-soeharto.html

-----------------------------------
LAINYA :

Berebut Memaknai Pancasila https://www.kaskus.co.id/post/5938b9...088dde728b4572