Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin tidak setuju dengan istilah persekusi. Menurutnya istilah itu berlebihan.

"Saya tidak setuju dengan persekusi, itu istilah yang terlalu berlebihan. Kan ada dalam sejarah pada masa lampau persekusi itu wah ada pengusiran besar-besaran," kata Din usai acara buka bersama KAHMI di Gedung Serbaguna Kompleks Rumah Jabatan DPR, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2016).

Menurut Din, kejadian kejadian belakangan ini masuk dalam taraf intimidasi. Dia juga meminta istilah berdiskusi tidak digunakan berlebihan.

"Kalau yang terjadi sekarang itu baru tingkat intimidasi. Saya tidak setuju, itu tidak boleh dan janganlah berlebihan untuk media massa menggunakan persekusi dan itu nanti larinya kepada lembaga penegak hukum seolah dia gagal menegakkan hukum," ungkapnya.

"Tidak lah sampai ke persekusi, ini intimidasi dan itu juga tidak baik," tambah Din.

Sebelumnya, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga mempersoalkan istilah persekusi. Menurut ACTA, persekusi adalah tindak pidana kemanusiaan yang sangat serius dan diatur dalam Rome Statute Of The International Criminal Court (Statuta Roma). Hal ini tentu didasari oleh hak fundamental yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok.

"Itu ada kasus di Kenya, ada di Pantai Gading, ada satu orang yang diburu, orang yang digeruduk, bukan perbuatan memposting di Facebook, tapi karena latar belakang identitasnya, sukunya, etnisnya, dan yang melakukan secara sistematis," kata advokat ACTA Habiburokhman saat konferensi pers di Ibis Hotel, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2017).