Bagi pemerintah Amerika Serikat (AS), kepemilikan media sosial diperlakukan tak hanya sebagai akun pribadi seseorang saja. Peraturan baru imigrasi AS mengesahkan bahwa petugas bandara mengecek akun media sosial warga negara asing sebelum masuk ke wilayahnya.

Mengutip laporan Reuters, aturan baru itu mewajibkan siapa pun yang masuk ke AS menunjukkan akun media sosial yang mereka miliki sampai lima tahun ke belakang.

Aturan baru itu tertuang dalam jenis kuesioner baru yang harus diisi oleh pengaju visa berkunjung AS. Selain media sosial, mereka juga diharuskan mengisi riwayat perjalanan dalam kurun 15 tahun terakhir.

Seakan belum cukup, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan peraturan baru itu memperbolehkan petugas bandara meminta "informasi lain untuk mengonfirmasi atau memeriksa identitas demi keamanan nasional yang lebih ketat."

Penyebutan media sosial dalam aturan itu berpotensi banyak hal. Seperti diketahui ada banyak jenis media sosial saat ini. Mulai dari jejaring sosial seperti Facebook, layanan blog seperti WordPress dan Blogspot, mikroblog Twitter, layanan berbagi media layaknya YouTube atau Instagram.

Penerapan aturan ini bukannya tanpa protes. Pelaku sektor pendidikan dan riset jadi pihak yang paling keberatan dengan peraturan baru itu.

Mereka beranggapan pengecekan media sosial akan menghambat pelajar luar negeri datang ke AS. Mereka juga khawatir hal itu akan menahan kedatangan peneliti dan mahasiswa yang ingin datang ke AS.

Peraturan visa yang lebih ketat dengan memeriksa media sosial merupakan cara terbaru pemerintah AS mengontrol laju imigran. Peraturan ini resmi disahkan pada 23 Mei oleh Kantor Manajemen dan Anggora.

Seiring berlakunya peraturan itu, ada baiknya pengguna media sosial menahan diri mengunggah hal-hal aneh yang berpotensi merugikan diri sendiri, terutama bila hendak ke ASa.

http://www.cnnindonesia.com/teknolog...-ikut-dicek/a.