TEMPO.CO, Malang - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tindakanpersekusi berlawanan dengan asas-asas hukum negara. Jokowi mengaku telah memerintahkan kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas praktek persekusi.

"Sangat berlawanan dengan asas-asas hukum negara, jadi perorangan maupun kelompok-kelompok maupun organisasi apa pun tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh," kata Jokowi seusai acara Kajian Ramadan 1438 Hijiriah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang Dome, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Sabtu, 3 Juni 2017.

Apalagi, Jokowi menambahkan, jika persekusi tersebut dilakukan mengatasnamakan penegakan hukum. "Tidak ada, tidak boleh dan tidak ada. Kita bisa menjadi negara barbar kalau hal seperti ini dibiarkan," ujar Jokowi.
Kepada Kapolri, Jokowi mengaku telah memerintahkan untuk menindak tegas praktek persekusi karena hal itu tak boleh dibiarkan. "Dan siapa pun, baik individu, kelompok, maupun organisasi masyarakat dari kelompok mana pun segera hentikan. Hentikan dan semuanya serahkan persoalan itu kepada aparat hukum, kepada kepolisian," ujar Jokowi.

Dalam acara pembukaan acara kajian Ramadan, Jokowi menyampaikan sambutan selama 55 menit. Pada kesempatan itu, ia juga menyerukan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan menghormati kebhinekaan. Dan, di akhir sambutannya, dia dengan gamblang menyampaikan soal PKI. Dia menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada ruang sekecil apa pun bagi komunis.

ANTARA | ABDI PURMONO
https://googleweblight.com/?lite_url...3N9nR_ZTtPk_7A
__________
sepakat pak presiden, akan tetapi.......
lupakah bapak, pendukung bapak pernah melakukan seperti itu?..
http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/...-kantor-tv-one
eh eh...mau bilang bukan urusan saya?...