Aksi pro dan kontra Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bila terus berlangsung dan meluas bisa memicu terjadinya konflik horizontal atau terjadinya konflik etnis dan agama di masyarakat. Berbagai kalangan meminta kedua belah pihak, yang pro dan kontra untuk menghentikan aksinya. Demi tegaknya NKRI, pemerintah jangan melakukan pembiaran dan harus berupaya mencegahnya.

Pengajar ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod Al Barbasy mengatakan, sangat potensial kemungkinan terjadinya konflik horizontal dengan adanya aksi pro-kontra Ahok yang belakangan ini semakin meluas. Ironisnya, negara seakan melakukan pembiaran terhadap aksi tersebut

"Konflik horizontal yang bernuansa SARA, harus dicegah, karena akan merugikan semua anak bangsa. Pemerintah jangan melakukan pembiaran,” ujar Ma'mun kepada Harian Terbit, Senin (15/5/2017).

Seperti diketahui, pasca putusan hukum perkara penistaan agama oleh terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pro dan kontra mewarnai putusan tersebut. Adapun pro dan kontra tersebut diwujudkan melalui aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.

"Semua komponen bangsa dan anak bangsa sebaiknya segera mengakhiri semua perbedaan dan sikap saling pro-kontra dan harus mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia," tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyuono di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Arief mendesak para pimpinan nasional, baik dari kalangan pemerintah, politik, maupun ormas dan pimpinan keagamaan untuk tak membiarkan konflik yang saat ini terjadi.

"Sudah saatnya semua pihak tidak lagi berkutat dalam perbedaan, melainkan keluar dari perbedaan dan bersatu untuk membangun kedaulatan negara dalam ekonomi, politik dan sosial untuk kesejahteraan bangsa Indonesia," tuturnya.

Dirinya mengimbau pada pendukung Ahok untuk menyerahkan semuanya kepada proses hukum. "Kalau ada ketidakpuasan, kita serahkan saja pada proses hukum yang berlaku seperti dalam kasus Ahok misalnya atau kasus lainnya yang bersentuhan dengan politik dan sosial. Masih menggunung dan masih luas bagi anak bangsa untuk punya tanggung jawab bersama dalam membangun negara," katanya.

Meluas

Terpisah, pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, mengungkapkan, banyak masyarakat di berbagai daerah juga turut bertanya mengenai situasi Ibukota pasca Pilgub DKI Jakarta. Hal itu, mengakibatkan kekhawatiran di masyarakat ‎terhadap adanya konflik.

"Ada kekhawatiran juga memanasnya politik di Ibu Kota akan berimbas ke daerah lain, hal ini amat tidak diharapkan karena masyarakat ingin hidup rukun dan tenteram," kata Amir di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

Menurutnya, situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah, karena pada kondisi terburuk bisa menimbulkan gesekan sosial. “Pemerintah segera mengambil langkah pro-aktif dalam meredakan ketegangan. Serta, dengan mengedepankan jalan dialog antara masyarakat yang pro-Ahok dan bukan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Menko Polhukam, Wiranto, telah mengeluarkan imbauan terkait dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menghukum dua tahun penjara atas terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).‎ Mantan Panglima TNI itu meminta masyarakat tenang menyikapi putusan terhadap Ahok.

"Terima keputusan persidangan. Sedangkan upaya hukum dari berbagai pihak juga kita hormati," kata Wiranto di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, kehendak atau keinginan masyarakat harus dihormati. Tentu dengan catatan semua sesuai dengan koridor hukum sehingga tidak menimbulkan pro-kontra berkepanjangan.



(Sammy)

http://nasional.harianterbit.com/nas...tnis-dan-Agama

semua gara2 mulut yang kotor hati yang lantang menghina kepercayaan orang lain.meluas merusak bangsa dan keberagaman


gbu