Metrotvnews.com, Jakarta: Tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI untuk membahas program-program yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Salah satu program yang diusulkan ialah pemberian tunjangan kinerja bagi guru madrasah.


Yang menjadi hambatan selama ini, status guru madrasah termasuk pegawai Kementerian Agama (Kemenag). Jika Pemprov DKI memberi tunjangan pada guru madrasah, maka Pemprov DKU berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi bidang kesejahteraan rakyat, Edriana Noerdin mengakui, memang ada hambatan soal posisi guru madrasah yang berada di bawah Kemenag.


'Jadi memang ini ada masalah, selama ini guru madrasah itu kan di Departemen Agama,' kata Edriana di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 22 Mei 2017.


Edriana menjelaskan, selama ini guru dikelola oleh Kemenag, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemprov DKI. Khusus guru madrasah kebanyakan anggarannya dikelola oleh Kemenag.


Aktivis perempuan itu mengungkapkan, perlu ada penyelarasan terkait usulan program itu. Tim sinkronisasi bakal mengkaji kembali program tersebut. Edriana menambahkan, jika memungkinkan pengelolaan guru madrasah diambil oleh Pemprov DKI.


'Itu (pengambilalihan) yang justru sedang kita carikan jalan, jangan sampai double juga di Kemenag dia juga sudah ada, tapi di DKI juga dilakukan, kita kan juga enggak mau ambil alih yang di Kemenag atau kita enggak mau memberi dobel juga,' terang dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...h-dari-kemenag

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Ada Restu Djarot di Balik Pertemuan Sekda DKI dan Tim Sinkronisasi

- Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Sambangi Sekda DKI

- Tim Sinkronisasi Belum Berkoordinasi dengan Djarot