Tim Sinkronisasi Temui Pemprov, Djarot: Jangan Sampai Disisipi Proyek

Senin, 22 Mei 2017 | 11:54 WIB
Republika/Ronggo Astungkoro


Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat
0
SHARE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan komentar terkait pertemuan antara Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah dengan Tim Sinkronisasi milik Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Anies Baswedan-Sandiga Uno. Djarot mengatakan ia akan selalu mengikuti aturan yang ada untuk menyikapi pertemuan itu.

"Jadi selalu saya sampaikan, kita itu ikut aturan yang ada. Jadi saya bilang sama dia, Bappeda, dan Sekda, kita sudah punya sistem dan sistem itu kita kerjakan. Saya bilang 'sudah kita bicara yang terkait 2018, itu harus diakomodasi. Kaya RPJMD itu belum dimasukkan'," ujar Djarot di Balai Kota, Senin (22/5).

Dia menegaskan Pemprov DKI sudah menggunakan sistem anggaran secara elektronik (e-budgeting) yang terbuka. "Tapi sistem sudah kita kunci dan jangan sampai kejebak terus ngomong proyek. Jadi sistem kita e-budgeting dan semua terbuka. Jangan kemudian disisipi proyek-proyek yang sebetulnya tidak dibutuhkan atau kurang manfaatnya," ujarnya.

Menurut Djarot, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati menyampaikan beberapa usulan dari tim sinkronisasi sudah ditindaklanjuti. Salah satunya, tempat pelayanan umum yang mengakomodasi para disabilitas. "Banyak yang sudak kok tinggal digandengkan program dia sama program yang sudah jalan apa. Jadi ini teknis, biar Sekda dan Bappeda," katanya.

Selain itu, Djarot mengungkapkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sudah bersurat kepadanya untuk beraudiensi. Hal tersebut akan diagendakan sesuai jadwal Djarot dan Anies-Sandiaga.

Sedangkan tim sinkronisasi langsung bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah dan Bappeda. "Kita lebih banyak ngomong di kebijakan. Saya juga sampaikan bahwa dalam situasi seperti ini dikawal betul. Karena nanti yang tanda tangan untuk KUA-PPAS itu adalah kami. Sedangkan RAPBD itu Anies-Sandi. Saya tidak mau apa yang masuk KUA-PPAS sebagai penjabaran dari RKPD dan RPJMD itu kemudian dipersoalkan di kemudian hari. Saya tidak mau yang saya tanda tangan kalau ada apa-apa dipersoalkan," ujarnya.

Rep: Noer Qomariah Kusunawardhani / Red: Nur Aini

http://m.republika.co.id/berita/nasi...isisipi-proyek

Semoga lancar semuanya,,,

Kalo memang ada proyek yang mau disisipkan yah nanti jika sudah susun rpjmd rkpd musrembang bugeting sendiri yah dan itu juga harus dibahas dan disiapkan dulu indikator keberhasilannya nanti baru bisa.



Kalo nanti sudah menjabat saya minta survei secara berkala dan hotline khusus dari street lavel birokrasi/front line officials kepada pejabat struktural teratas dalam organisasinya tentang masalah yang yang ditemui direalitas yang ada hingga nanti pejabat struktural bisa menjadikan hal itu sebagai acuan kebijakannya selain pengaduan masalah dari masyarakat juga yah.