Deklarasi Minahasa Merdeka, Tito: Kita akan Persuasif Dulu
Selasa , 16 Mei 2017, 07:35 WIB


Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekelompok orang mendeklarasikan berdirinya negara Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan, ada beberapa orang yang mengibarkan bendera Minahasa Raya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menuntut kemerdekaan. Meski begitu, ia akan lebih mengedepankan pendekatan secara bijak. Hal itu lantaran ia menduga, tuntutan referendum Minahasa merdeka hanya sebuah sikap spontan saja.

"Nggak boleh. Deklarasi nggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu pada saudara-saudara di sana bahwa kita sudah. Ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan. Kita lakukan langkah-langkah persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau, mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional," kata Tito usai mengisi kuliah umum bertema 'Peran dan Fungsi Polri dalam Mengawal Serta Menjaga Keutuhan NKRI' di sela Muktamar ke-XIX PMII di Asrama Haji Kota Palu, Senin (15/5) malam Wita.

Menurut Tito, hendaknya setiap masyarakat bersama-sama menjaga keutuhan negara Indonesia. Karena itu, ia tidak ingin konflik antarmasyarakat terjadi di Indonesia. "Sehingga saya mengimbau masalah primordialisme kesukuan, keagamaan, kekerasan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena para pemimpin pendiri bangsa kita dari 1928 sampai 1945 sudah menepikan, meminggirkan perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa," kata Tito.

Meski begitu, Tito berjanji untuk menindak mereka yang benar-benar ingin memisahkan diri dari NKRI. "Kami akan lakukan langkah-langkah tegas," kata Tito.
http://nasional.republika.co.id/beri...persuasif-dulu


Kapolri Duga Tuntutan Minahasa Merdeka Sikap Spontan Saja
Selasa , 16 May 2017, 08:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekelompok orang mendeklarasikan berdirinya negara Minahasa di eks Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan ada beberapa orang yang mengibarkan bendera Minahasa Raya di sana.

Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menuntut kemerdekaan. Meski begitu, ia akan lebih mengedepankan pendekatan secara bijak. Hal itu lantaran ia menduga, tuntutan referendum Minahasa merdeka hanya sebuah sikap spontan saja.

"Nggak boleh. Deklarasi nggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu pada saudara-saudara di sana. Ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan. Kita lakukan langkah-langkaj persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau, mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional," kata Tito usai mengisi kuliah umum bertema 'Peran dan Fungsi Polri Dalam Mengawal Serta Menjaga Keutuhan NKRI' di sela Muktamar ke-XIX PMII di Asrama Haji Kota Palu, Senin (15/5) malam Wita

Menurut Tito, hendaknya setiap masyarakat bersama-sama menjaga keutuhan negara Indonesia. Karena itu, ia tidak ingin konflik antarmasyarakat terjadi di Indonesia.

"Saya mengimbau masalah primordialisme kesukuan, keagamaan, kekerasan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena para pemimpin pendiri bangsa kita dari 1928 sampai 1945 sudah menepikan, meminggirkan perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa," kata Tito.

Meski begitu, Tito berjanji untuk menindak mereka yang benar-benar ingin memisahkan diri dari NKRI. "Kami akan lakukan langkah-langkah tegas," kata Tito.
http://nasional.republika.co.id/beri...persuasif-dulu


Kapolri: Potensi-Potensi Pecahnya NKRI Bisa Muncul, Jika...
Selasa , 16 May 2017, 06:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, potensi pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa ditimbulkan akibat faktor internal dan eksternal. Meski begitu, ia mengingatkan, pemerataan pembangunan harus dilakukan pemerintah supaya potensi terhadap ancaman itu bisa diantisipasi. Salah satunya dengan memperbanyak kelas menengah dan mengurangi kelas bawah.

"Yang saya sampaikan justru potensi-potensi pecahnya NKRI bisa muncul kalau kita gagal untuk meningkatkan kesejahteraan buat bangsa Indonesia ini, didominasi kelas menengah. Karena selama 72 tahun kita bisa mempertahankan NKRI, tapi kita belum berhasil untuk membuat bangsa kita didominasi kelas menengah," ujar Tito usai mengisi kuliah umum bertema 'Peran dan Fungsi Polri Dalam Mengawal Serta Menjaga Keutuhan NKRI' di sela Muktamar ke-XIX PMII di Asrama Haji Kota Palu, Senin (15/5) malam.

Menurut Tito, ketimpangan ekonomi di Indonesia benar-benar terjadi. Hal itu ditandai dengan piramida terbalik, di mana kue ekonomi di bagian atas dinikmati segelintir orang dan mayoritas berpendapatan rendah. Hanya saja, ia meminta agar persoalan kesejahteraan itu tidak semata-mata ditimpakan kepada pemerintahan sekarang.

"Sementara masih low class, kelas bawah, mereka yang tidak mampu, kurang beruntung. Tapi kita salah juga kalau menyalahkan pemerintahan saat ini karena pemerintahan Jokowi baru dua tahun lebih," ujar Tito.

Dia meyakini, pembangunan yang terjadi pada era sekarang diarahkan untuk menyejahterakan masyarakat. Menurut Tito, pembangunan juga memerlukan stabilitas sehingga tak boleh ada keinginan dari sebagian orang untuk mengganti pemerintahan yang sah, gara-gara tak puas dengan kinerjanya.

"Tapi kita liat progresnya sudah luar biasa. Yang kita harus jaga sekarang adalah pemerintahan ini biarkan berjalan, jangan sampai ada gangguan politik dan keamanan. Enggak boleh terjadi transisi of power secara inkonstitusional harus melalui mekanisme demokrasi," kata Tito. Erik Purnama Putra
http://www.republika.co.id/berita/na...sa-muncul-jika

----------------------------

Tapi pak Kapolri pasti juga paham kalau kondisi sosial-ekonomi pada saat ini cukup rawan tentunya. Sebuah survey menyebut bahwa 4 orang Indonesia paling kaya, nilai kekayaannya sama dengan 100 juta orang miskin di negeri ini. Tragisnya, Sri Mulyani Menkeu merasa tak heran dengan fenomena itu. Artinya memang demikian adanya. Sementara itu kekayaan nasional sebesar 53% GNP yang hanya di kuasai 1% penduduk; Kepincangan pembagian pendapatan yang masuk nomor 4 terburuk di Dunia saat ini; Tingkat pengangguran yang lumayan tinggi dan tantangan 1,6 juta tenaga kerja baru yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya; dan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah berakibat aktivitas dan penermaan pendapatan penduduk semakin berat. Semua bisa menjadi pemicu munculnya kerusuhan sosial di negeri ini seperti pernah dicemaskan oleh Bank Dunia semenjak tahun 2015 lalu.Bila ada 'triger' di masyarakat, ledakan kerusuhan itu serta merta bisa meledak seperti di masa lalu.