TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Komisi III Masinton Pasaribumenegaskan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mengganggu kasus yang sedang diperiksa.

Tujuan DPR menggulirkan hak angket tetap sama, yakni membuka keterangan Miryam S. Haryani saat pemeriksaan dengan Novel Baswedan.

"Nggak ada kaitannya sama kasus-kasus, nggak ada urusan," ujar Masinton di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Politisi PDI-P itu menjelaskan hak angket merupakan hak penyeledikan dan pengawasan DPR terhadap KPK. Tujuannya untuk memantau pelaksanaan UU dan penggunaan anggaran.

"Memastikan supaya pemberantasan korupsi kita on the track tak ada penyalahgunaan oknum KPK sendiri," ungkap Masinton.

Untuk diketahui proses pembahasan hak angket KPK harus ditunda terlebih dahulu. Pasalnya tidak ada satu fraksi pun yang mengirim anggotanya menjadi Panitia Khusus (Pansus).

Sedangkan dalam persyaratannya harus 10 fraksi yang menyetujui hak angket tersebut.