BANGKOK, KOMPAS.com - Praktik gratifikasi seks di lingkungan pegawai negeri di Thailand marak terjadi.

Kondisi itu memaksa Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (MSDHS) Thailand turun tangan.

Menteri MSDHS, Adul Sangsingkeo membangun kerja sama dengan timnya untuk menemukan cara menghentikan praktik tersebut di antara pegawai pemerintah.

Adul berniat untuk memulai sebuah program untuk memastikan para pegawai negeri tidak menggunakan layanan pramuria sebagai hadiah untuk atasan mereka.

Sudah menjadi rahasia umum, pegawai junior sering membayari jasa pramuria untuk para senior mereka.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih, atau dalam rangka merayakan kesuksesan. Demikian berita yang dilansir Bangkok Post.

Menurut Adul, banyak wanita yang terlibat dalam aktivitas grativikasi seks ini pun adalah anak yang sangat muda, korban perdagangan manusia.

Inisiatif untuk membasmi praktik ini muncul setelah terungkap kasus terbaru, ketika pejabat senior di Provinsi Mae Hong Son, termasuk gubernur-nya, ditangkap karena membeli layanan seks dari gadis remaja.

Ada pula kasus serupa di Nonthaburi yang melibatkan 23 pejabat, yang dituduh melakukan hubungan seks dengan remaja.

Adul mengaku, pemerintah telah membentuk regu kerja untuk memeriksa berbagai tempat yang dicurigai menawarkan layanan seks.

Selain itu, pemeriksaan pun akan terjadi terhadap para pegawai pemerintah.

Sejalan dengan itu, upaya pendidikan bagi para perempuan muda tentang bagaimana melindungi diri dari perdagangan seks akan digencarkan.