Metrotvnews.com, Jakarta: Kepastian pembentukan kepanitiaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera ditentukan. Setelah paripurna pembukaan, DPR segera menggelar rapat badan musyawarah (Bamus).


'Apabila dalam rapat Bamus ada anggota atau fraksi yang mengirimkan, baru bisa kita bentuk kepanitiaan angket. Kalau belum ada, kita tidak bisa (bentuk angket),' kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 17 Mei.


Agus menegaskan, belum ada fraksi mana pun yang mengirimkan wakilnya ke Pansus hak angket KPK. Politikus Demokrat itu juga mengaskan, partainya tak akan mengirim perwakilan ke Pansus.


'Demokrat dari awal tak menyetujui angket. Demokrat tak tanda tangan pengusulan. Bukan hanya fraksi tapi anggota juga. Kita dari awal clear PD tak menyetujui angket,' tegas dia.


Di luar hak angket, DPR juga bakal membahas agenda pda Jumat 19 Mei 2017. Salah satunya rencana rapat anggota legislatif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


'Ini sangat urgent,' tegas dia.


DPR mengesahkan usulan hakl angket terhadap KPK, beberapa waktu lalu. Hak angket digulirkan atas permintaan Komisi III.


Beberapa anggota Komisi Hukum tak terima disebut mengintimidasi Miryam S. Haryani, yang kini menjadi tersangka kasus KTP-el. Komisi III meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap politikus Hanura itu ketika diperiksa di Lembaga Antirasywah.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...-dibahas-besok

---

Kumpulan Berita Terkait :

- PAN Bakal Tarik Anggota DPR Pendukung Hak Angket KPK

- Masinton: Pemberantasan Korupsi Enggak Maju-maju Amat

- ICW Pertanyakan Kenapa DPR tak Ajukan Hak Angket ke Polri