TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) berharap adanya rekonsiliasi antara massa GNPF dengan para pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah majelis hakim memutus kasus penistaan agama. Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir mengimbau kepada umat Islam untuk legawa menerima vonis hakim.

"Dari aksi simpatik 55 itu, kami sudah menerima apapun yang menjadi keputusan majelis hakim karena kami percaya pada takdir," ujar Bachtiar selepas acara konferensi pers GNPF-MUI di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Mei 2017.

Bachtiar menilai doa dan upaya dari umat Islam untuk mengawal kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok sudah maksimal. Bimbingan para ulama, menurutnya, juga membantu memastikan aksi-aksi benar berlangsung damai seperti yang direncanakan.

"Umat Islam harus bersandar pada Allah, setiap pihak pasti juga punya keinginan. Sekarang hentikanlah tuduhan bahwa kami ini anti kebhinekaan atau anti apa saja," ujarnya.

Ia lalu menyerukan rekonsiliasi bisa dimulai dengan menerima apapun vonis majelis hakim. Bachtiar mempersilakan apabila ada pihak yang merasa hukuman tersebut kurang mengenakkan untuk berbicara dalam koridor hukum yang berlaku.

"Mau demonstrasi tandingan, silakan. Tetapi jangan membakar, jangan merusak, jangan menggoyang-goyang pagar. Kami pun sudah bersiap, untuk bisa menerima, untuk bisa memaafkan," tambah Bachtiar.

GNPF-MUI, tuturnya, juga tak akan menghalangi upaya banding dari Ahok dan tim kuasa hukumnya. Penangguhan penahanan pun, seandainya dikabulkan akan tetap dikawal. Ia berujar semua proses hukum asal sesuai konstitusi akan senantiasa dihargai. Yang terpenting, ia ingin segera membuka dialog.

Detail rekonsiliasi yang dimaksud Bachtiar masih akan dibicarakan dalam musyawarah dengan elemen umat. Ia inginkan paling tidak tokoh sentral dari dua kubu harus diupayakan untuk duduk bersama, untuk bisa saling memaafkan dan bekerja sama lagi ke depan.

"Akan ada pertemuan dalam waktu dekat, kami lihat aspirasi umat," tutup Bachtiar.