TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk Urusan Pengelolaan Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan, Bambang Susantono mengatakan tingkat kesejahteraan negara-negara di Asia dan Pasifik yang menjadi anggota ADB meningkat. "Kecuali Nepal dan Afganistan yang masih rendah. Semuanya sudah mentas," ujar Bambang di Yokohama, Jepang, Sabtu 6 Mei 2017.

Dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik ini, kata Bambang, kebutuhan masyarakat tentu berbeda. Di Indonesia, misalnya, masyarakat bukan menuntut penyediaan air bersih tapi air yang bisa diminum langsung serta transportasi yang nyaman. "Ini cerminan meningkatnya kesejahteraan. Indonesia sudah masuk kategori middle income," kata mantan Wakil Menteri Perhubungan itu.

Agar menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang baik, Bambang mengatakan Indonesia harus memperbaiki infrastrukturnya. Selama pemerintahan Presiden Jokowi Widodo, Indonesia membutuhan dana sekitar Rp 4.700 triliun untuk membangun infrastruktur. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 40 persen yang bisa didanai oleh anggaran negara. "Ini yang perlu diperhatikan gimana menarik swasta untuk berinvestasi," ujarnya.

ADB menggelontorkan dana US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26 triliun kepada Indonesia untuk membangun infrastruktur tahun ini. Hingga 2019 atau selama pemerintahan Jokowi ADB akan mengucurkan US$ 10 miliar atau sekitar Rp 133 triliun kepada Indonesia untuk membangun infrastrukturnya. "Infrastruktur yang jelek akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat," kata Bambang.

Adapun dalam laporannya, selama periode 2013-16 ADB membiayai di antaranya pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 34.000 kilometer 1.400 kilometer jalan kereta, pembangkit listrik 13 gigawatt. Pada 2016, ADB menyetujui pembiayaan US$ 17,5 miliar untuk negara - negara di Asia dan Pasifik. Selain itu selama periode itu sebanyak 58 transaksi pembiayaan menggunakan mekanisme Public Private Partnership.