MenPAN-RB Bicara Rendahnya Nilai Penyelenggaraan Kepala Daerah

Nur Indah Fatmawati - detikNews


MenPAN-RB Asman Abnur (Nur Indah/detikcom)

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur prihatin atas nilai kepala daerah yang rendah dalam penyelenggaraan. Menurutnya, ada beberapa faktor sehingga nilai tersebut rendah.

Faktor pertama adalah anggaran belanja pegawai yang lebih besar daripada anggaran belanja publik. Dari 509 kabupaten/kota, ada 134 yang tercatat seperti demikian.

"Yang merah adalah yang belanja pegawainya masih di atas 50%. Ini berat. Bahkan ada daerah yang belanja daerahnya sampai 80%. Mau bikin (program) apa lagi semua APBD-nya habis buat belanja pegawai," kata Asman di Auditorium Gedung F Lantai 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jl Taman Makam Pahlawan No 8, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2017).

Menurut Asman, mau tidak mau harus ada pemangkasan anggaran belanja pegawai. Ini tentu untuk merealisasi program kerja yang menjadi visi dan misi kepala daerah.

Faktor kedua adalah inefisiensi penggunaan anggaran. Masih banyak pemerintah daerah yang penggunaan anggarannya untuk pos yang tidak berkaitan dengan upaya mewujudkan visi-misi tujuan.

"Seperti Pak Jokowi pernah menyampaikan, tolong fokus menetapkan pembangunan di daerah. Nggak perlu banyak program prioritas, yang penting jadi," ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, inefisiensi anggaran bisa menjadi indikasi program yang dilaksanakan Eselon II tidak sesuai dengan visi-misi kepala daerah. Bisa saja antara judul kegiatan dan aktivitas di lapangan berbeda.

"Tolong jangan percayakan penuh ke pejabat Eselon II Bapak. Tongkrongin kerjanya. Mereka sangat pintar menyembunyikan anggaran," tuturnya.

Ia mencontohkan kegiatan menyimpang yang pernah ditemui di lapangan.

"Seperti pembuatan irigasi, tapi ternyata nggak ada sumber airnya. Proyeknya jadi, jalan, tapi di lapangan nggak dipakai. Karena temannya kontraktor. Ada irigasinya, sawahnya nggak ada. Bahkan ada program peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatannya seminar yang ada uang sakunya. Ini harus diawasi juga," ucapnya.

Faktor berikutnya adalah akuntabilitas kinerja. Karena semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, kian tinggi pula tingkat efisiensi penggunaan anggaran.

"Yang nilainya BB (70-80) dan A (80-90) sudah pasti sesuai dengan visi-misi. Tapi yang nilai B ke bawah banyak kegiatan yang mubazir dan nggak nyambung. Total hampir Rp 400 triliun. Anggaran habis, tapi hasilnya nggak jelas. Ini nggak boleh terjadi lagi. Pastikan nilai RB mencapai A," kata Asman.

Dalam penilaian akuntabilitas kinerja, kisaran nilai B ada pada 60-70, nilai CC pada 50-60, nilai C pada 30-50, dan nilai D pada 0-30. Pada periode 2015-2016, KemenPAN-RB mencatat ada nilai inefisiensi anggaran sebesar Rp 392,87 triliun.

Sebagai solusi, diperlukan reformasi birokrasi untuk mendorong setiap instansi pemerintah melakukan langkah-langkah konkret memperbaiki birokrasi. Ada tujuh area yang menjadi fokus, antara lain penataan peraturan perundang-undangan, penataan tata laksana, pembenahan sistem manajemen ASN (aparatur sipil negara), pembenahan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan akuntabilitas kinerja. (idh/idh)
https://m.detik.com/news/berita/d-34...-kepala-daerah
Hmm,,,