TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan akan mengecek terlebih dahulu informasi Politikus Hanura Miryam S Haryani sebagai DPO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Miryam tercatat sebagai Anggota Komisi V DPR.

"Saya cek dulu itu benar tidak," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Taufik mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan lembaga hukum.

"Itu proses hukum yang kita hormati jangan sampai terhambat," kata Taufik.

Sementara, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku belum mengetahui status DPO Miryam.

"Saya belum dengar. Belum tahu," kata Fadli.

Sebelumnya, tersangka kasus memberikan keterangan palsu di sidang korupsi e-KTP, Miryam S Haryani (MSH) telah ditetapkan sebagai DPO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan penyidik ‎KPK meminta bantuan Polri dalam hal ini Interpol untuk ikut mencari dan menangkap Miryam di tempat persembunyiannya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan alasan penyidik menjadikan Miryam DPO ialah karena Miryam dianggap tidak kooperatif.

"KPK sudah memasukkan MSH‎ ke daftar DPO, kami kirim surat ke Kapolri untuk ikut membantu pencarian," kata Febri, Kamis (26/4/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...m-jadi-dpo-kpk

---

Baca Juga :

- Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Belum Tahu Miryam Sebagai DPO KPK

- Duh, Panitia Lelang KTP Elektronik Tidak Tahu Tugasnya

- Pencarian KPK ke Kediaman Miryam di Tanjung Barat Nihil