WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) lebih memilih strategi penjatuhan sanksi keras dan tekanan diplomatik untuk melucuti program senjata nuklir Korea Utara (Korut). Sikap AS ini muncul setelah Gedung Putih menggelar briefing tak wajar yang mengundang seluruh anggota senat untuk membahas krisis nuklir Pyongyang.

Strategi non-militer cenderung dipilih pemerintah Presiden Donald Trump, meski AS tetap memperingatkan Korut bahwa “semua opsi ada di atas meja” termasuk opsi militer.

Pernyataan dari Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Menteri Pertahanan James Mattis dan Direktur Intelijen Nasional Dan Coats menggambarkan Korut sebagai ”ancaman keamanan nasional yang mendesak dan prioritas utama kebijakan luar negeri AS”.

”Pendekatan Presiden bertujuan untuk menekan Korut untuk membongkar rudal nuklir, rudal balistik, dan proliferasi dengan mengetatkan sanksi ekonomi dan melakukan tindakan diplomatik dengan sekutu dan mitra regional kami,” bunyi pernyataan pemerintah AS, seperti dilansir Reuters, Kamis (27/4/2017).

”AS mencari stabilitas dan denuklirisasi damai di Semenanjung Korea. Kami tetap terbuka terhadap negosiasi untuk menuju tujuan tersebut, namun kami tetap siap untuk membela diri dan sekutu kami,” lanjut pernyataan pemerintah Trump.

Senator Partai Demokrat Christopher Coons mengatakan kepada wartawan, opsi militer juga telah dibahas.

”Itu adalah sebuah briefing yang serius di mana jelas betapa banyak pemikiran dan perencanaan yang sedang disiapkan untuk mempersiapkan ospi militer jika diminta, dan strategi diplomatik yang mengejutkan saya,” ujar Coons.

Saksi berat yang akan dijatuhkan kepada rezim Kim Jong-un akan mencakup embargo minyak, larang bisnis maskapai Korut, pencegatan kapal kargo dan menghukum bank-bank asing yang melakukan bisnis dengan Pyongyang.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner mengatakan cara lain dalam opsi tekanan diplomatik adalah berbagai negara akan diminta menutup misi diplomatik Korut dan mengucilkan negara itu dalam organisasi internasional.g.

https://international.sindonews.com/...ras-1493260113