Jakarta - Rp 345,067 miliar sudah dihabiskan untuk membangun infrastruktur Simpang Susun Semanggi sepanjang 1,6 km. Groundbreaking proyek ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 8 April 2016 lalu.

Meski tercatat sebagai proyek Pemprov DKI Jakarta, uniknya, pembangunan infrastruktur ini sama sekali tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya, proyek ini tak membebani uang rakyat DKI.

Berdasarkan catatan Pemprov DKI Jakarta, proyek infrastruktur ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.

KLB merupakan instrumen penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut UU ini pengembang hanya bisa membangun dengan luas dan tinggi bangunan sesuai ketentuan yang tertuang dalam izin yang diberikan.

Apabila ada kelebihan luas bangunan, maka pengembang yang bersangkutan wajib membayar kompensasi atau semacam denda.

Dengan cara ini, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama aliasa Ahok, dapat mendorong para pengembang lebih tertib membangun sesuai izin yang diberikan. Tak hanya itu, Pemprov juga jadi memiliki tambahan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah kerjanya.

Sehingga dana APBD bisa digunakan untuk membiayai program lain yang lebih menyentuh pada masyarakat ibu kota seperti subsidi angkutan umum hingga subsidi biaya pendidikan.