Lombok - Selama harga barang antara wilayah Barat dan Timur Indonesia bagaikan langit dan bumi, karena perbedaannya yang cukup signifikan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berupaya mengatasi hal ini melalui program tol laut yang menyediakan jaringan angkutan laut yang secara tetap dan teratur melayani angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur dan sebaliknya diharapkan dapat menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga bagi masyarakat karena biaya logistik yang cukup tinggi.

"Tol laut ini intinya mengantisipasi ketimpangan pembangunan perekonomian nasional, karena saat ini masih ada kesenjangan. Pemerintah berharap, bagaimana kita bisa menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di seluruh Indonesia," kata Kepala Bagian Organisasi dan Humas, Sesditjen Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan dalam paparan pada acara Lokakarya Kementerian Perhubungan, di Hotel Aruna Senggigi, Lombok, Kamis (20/4/2017).

Tol laut dimulai sejak 2015, dengan menjalankan enam trayek atau rute. Di 2016 juga ada 6 trayek tol laut yang digunakan dengan penambahan pada pelabuhan singgah menjadi 31 pelabuhan. Dan di 2017, pemerintah menyiapkan 13 trayek dan menjangkau 41 pelabuhan singgah guna menambah perluasan lokasi-lokasi lain dalam tol laut.

PT Pelni diberi penugasan melalui Perpres untuk melayani enam trayek, sedangkan tujuh trayek lainnya kini dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta, melalui mekanisme pelelangan umum.

Namun demikian, meski program tol laut yang sudah mulai aktif di beberapa rute bisa menurunkan harga kebutuhan pokok di Indonesia Timur, saat ini efektivitas program tol laut masih cenderung satu arah karena baru membawa bahan pokok dari wilayah Jawa ke kawasan Indonesia timur.

Sedangkan rute sebaliknya belum optimal mengangkut barang ke wilayah Jawa.

"Kalau lihat data-data penurunan harga, outcome dari tol laut itu ada di wilayah yang dilalui. Tapi ada yang kurang efektif. Jadi pada saat kapal-kapal itu menyuplai, di sisi lain kita berharap ada barang yang diangkut balik ke wilayah-wilayah Barat. Kalau itu ada perimbangannya, ini akan sangat efisien," ujar Lollan.

Tak terjadinya perimbangan arus barang dari kedua arah, membuat tol laut secara komersial, operasionalnya menjadi harus ditanggung atau didukungan oleh anggaran dari pemerintah.

"Kalau seandainya terjadi perimbangan, operator swasta bisa mengambil alih tol laut ini, sehingga pemerintah bisa mengambil wilayah lain untuk dibantu," terangnya.

Untuk itu, guna mengefektifkan tol laut, saat ini Kemenhub tengah mengembangkan program gudang logistik bernama Rumah Kita, dengan menggandeng BUMN yang bergerak lintas sektor. Rumah kita dibuat sebagai pergudangan dan menampung hasil komoditas wilayah tersebut.

Sebab, terkadang karena sistem distribusi logistik yang tidak efektif, hasil komoditas di suatu wilayah tidak terdistribusikan ke wiayah lainnya.

"Outcomenya ke depan, kita akan membentuk rumah kita, yang akan menjadi pusat distribusi barang, pusat logistik, dan jadi pusat konsolidasi barang-barang yang dibawa kemudian. Tanggung jawab rumah kita akan menyiapkan rencana kerja dari fasilitas logistik itu sendiri," pungkasnya.