Presiden RI Jokowi ditanya wartawan. Foto: Nurul Fajri/Rakyat Cirebon
CIREBON – Ada dua megaproyek di Jawa Barat yang disorot Presiden Joko Widodo. Keduanya yakni, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Majalengka dan pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Presiden Jokowi menginginkan, terhadap kedua megaproyek itu dilakukan percepatan.
Hal itu disampaikan Jokowi kepada sejumlah awak media, di halaman Bima Sport Hall Kota Cirebon, Kamis (13/4). Menurut Jokowi, progres pembangunan BIJB Kertajati Majalengka sebetulnya sudah berjalan baik. Hanya saja, ia menilai, perlu dilakukan percepatan. Sehingga pembangunannya bisa selesai lebih awal.
“Saya mendapat masukan dari wakil gubernur (Jawa Barat) mengenai airport Kertajati yang sudah berjalan baik. Tapi kurang cepat (pembangunannya). Ini yang akan saya dorong, supaya lebih cepat. Sehingga kita harapkan awal 2019 sudah selesai. Syukur bisa akhir 2018,” ungkap Jokowi.
Selain BIJB Kertajati, Jokowi juga akan mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Menurutnya, Tol Bocimi perlu segera diselesaikan pembangunannya, karena waktu tempuh dari Jakarta ataupun Bogor menuju Sukabumi, terbilang lama. Padahal, jarak tempuhnya relatif pendek.
“Minta percepatan yang Tol Bocimi. Kalau dari Jakarta ke Sukabumi (jarak tempuhnya) bisa 6-9 jam. Jarak pendek, tapi daya tempuhnya kelihatan jauh sekali. Ini juga saya akan dorong, agar lebih cepat,” kata Jokowi.
Diakui mantan walikota Surakarta itu, dua megaproyek itu masuk dalam prioritas pemerintah pusat untuk diperhatikan guna mewujudkan percepatan pembangunan di Jawa Barat. “Dua hal itu yang menjadi perhatian kita untuk di Jawa Barat,” kata dia.
Sebelumnya diketahui, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah sekitar BIJB Kertajati mengalami kenaikan signifikan, hingga mencapai 400 persen. Kenaikan itu sempat menuai protes dari para kepala desa (kades) wilayah setempat.
Namun, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka, Lalan Suherlan mengakui, kenaikan tersebut diberlakukan setelah diluncurkan oleh bupati Majalengka akhir Maret 2017 lalu.
Menurut Lalan, BKAD merasa perlu memetakan NJOP di sembilan wilayah, yakni Kecamatan Jatitujuh, Kertajati, Ligung, Kadipaten, Kasokandel, Dawuan, Jatiwangi, Palasah dan Sumberjaya.
"Di sembilan wilayah itu disinyalir banyak penjualan tanah yang tidak terkontrol, yang merugikan para warga, karena NJOP-nya yang masih rendah. Maka dengan menaikkan PBB, justru kami melindungi warga," kata Lalan, belum lama ini. (jri)
Quote:
Tebar Puluhan Miliar Bansos di Cirebon
Tidak kurang dari 7.034 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Cirebon yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai disawer oleh pemerintah pusat sebesar Rp12,6 miliar. Bantuan sosial (bansos) itu diserahkan secara simbolis saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Cirebon, di Bima Sport Hall, Kamis (13/4).
Tak hanya itu, secara simbolis Presiden Jokowi juga melakukan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp22,4 miliar bagi 16.994 keluarga. Penyerahan PKH Non Tunai dan BPNT ini bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).
Jokowi mengatakan, bagi penerima PKH akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1.890.000 per tahun. Ia mengingatkan, uang itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga. Misalnya, kata Jokowi, untuk kebutuhan anak sekolah, untuk berkaitan gizi anak, sampai untuk tambahan usaha kecil.
“Tapi tidak boleh untuk beli pulsa, beli rokok suami. Sampaikan baik-baik ke suami, tidak boleh uang ini untuk beli rokok. Ini untuk dipakai anak-anaknya,” ungkap Jokowi, dalam sambutannya.
Ia menambahkan, melalui program BPNT, pemerintah pusat berusaha keras untuk menjaga keseimbangan gizi anak-anak Indonesia. Di dalam program itu, terdapat pemberian makanan tambahan. Menurutnya, Indonesia harus memprsiapkan generasi penerus yang berkualitas, yang mana dimulai dari asupan gizi yang seimbang saat balita.
“Kenapa saya selalu bicara masalah gizi? Karena kita butuh anak-anak kita sehat semua, pintar semuanya, cerdas semuanya. Negara kita butuh itu. Karena kedepan persaingan semakin sengit, baik antar negara maupun antar individu. Oleh karena itu, sejak dalam kandungan, anak-anak kita harus sudah diperhatikan betul,” tuturnya.
Jokowi bahkan menerangkan ketentuan konsumsi biskuit yang dibagikan untuk balita melalui program BPNT. Untuk ibu hamil dengan usia kandungan 1-3 bulan cukup 2 keping biskuit, sedangkan yang berusia 4-9 bulan cukup 3 keping biskuit.
“Begitu juga dengan balita, jangan makan (biskuit bantuan) terlalu banyak. Untuk balita usia 6-11 bulan, 8 keping per hari. Untuk umur 1-5 tahun 12 keping per hari. Begitu juga makanan tambahan untuk anak sekolah. Hanya 6 keping per hari. Supaya ada tambahan gizi. Karena komposisi biskuit ini gizinya sangat tinggi,” terang Jokowi.
Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa mempersilakan pemerintah daerah menggunakan fasilitas dan fitur Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dengan demikian, daerah tidak perlu repot membangun sistem baru.
Khofifah menjelaskan, KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan, sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD. Misalnya, bansos PKH, Bantuan Pangan, Subsidi LPG 3 Kg, dan subsidi listrik.
"Silakan, jika ada pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat fitur wallet (dompet, red) yang memisahkan tiap jenis bantuan," jelas Khofifah.
Ia menambahkan, saat ini baru Kota Semarang Jawa Tengah yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS. Dalam waktu dekat Kota Solok Sumatera Barat yang akan mengikuti jejak Kota Semarang. "Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerjasama dengan Himbara (Mandiri, BRI, BTN, dan BNI) telah berjalan sejak 2016 lalu," ujarnya.
Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.
Keberadaan bansos yang diinisiasi pemda, masih kata Khofifah, tidak bersebrangan dengan beragamnya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat. Sebaliknya, bansos itu berfungsi "menambal" dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD.
"Jadi mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah," terangnya.
Ia menilai, sharing antara APBN dan APBD seperti itulah yang akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Jika ada masyarakat yang tidak tercover pemerintah pusat, maka pemda melakukan backup melalui APBD.
Selain itu, Khofifah berharap, Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) dapat direspon serius oleh pemda. “Sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran, karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu update,” katanya. (jri)
SUMBER
