Warga lanjut usia (lansia) tampak berbondong-bondong, di Bank DKI kantor Kecamatan Tanjung Priok, Jalan Yos Sudarso, Tanjungpriok, Jakarta Utara, Kamis (13/4/2017) siang. 

WARTA KOTA, BALAIKOTA - Warga lanjut usia (lansia) tampak berbondong-bondong, di Bank DKI kantor Kecamatan Tanjung Priok, Jalan Yos Sudarso, Tanjungpriok, Jakarta Utara, Kamis (13/4/2017) siang.

Mereka hendak membuat rekening di bank milik Pemprov DKI tersebut. Pasalnya tersebara informasi bahwa Pemprov DKI telah meluncurkan Kartu Jakarta Lansia (KJL).

Dimana tiap bulannya Pemprov DKI memberikan dana KJP Rp 600.000 per orang, per bulan.

Pantauan Warta Kota, sekira pukul 13.00, para warga yang sudah berusia diatas 60 tahun tersebut memenuhi ruangan pendaftaran rekening Bank DKI.

Mereka membentuk antrean hingga tiga baris. Beberapa ditemani sanak saudaranya yang usianya lebih muda.

Mreka banyak mempertanyakan masalah pembuatan KJL. Namun, pegawai bank menjelaskan bahwa belum ada program tersebut.

"Mba kalau mau bikin KJL gimana? Cukup bawa KTP sama KK (Kartu Keluarga) aja kan? Terus bener kita dapatnya Rp 600.000 per bulan? Syaratnya apa aja?" kata salah satu kakek-kakek.

Pegawai bank yang tampak heran itu langsung memberikan penjelasan.

"Bapak, ibu, kami jelaskan, bahwa kami belum dapat informasi atau perintah untuk masalah pembuatan KJL. Tapi kalau bapak, ibu mau membuka rekening kami persilakan. Tapi ini bukan untuk KJL ya," kata salah satu pegawai Bank DKI tersebut.

Mendapatkan penjelasan tersebut, warga justru tidak surut. Mereka tetap membuka rekening bank itu.

"Udah nggak apa-apalah. Kita bikin aja. Jadi kalau udah ada KJL-nya kan bisa langsung kita terima duitnya. Ya kalau emang nggak ada KJL, ya udah buat rekening tabungan kita aja," kata salah satu nenek-nenek, mengajak warga lainnya.

Seperti yang diucapkan oleh Sumarni (62), salah satu warga Kebon Bawang. Ia mengetahui informasi penerbitan KJL itu dari mulut ke mulut tetangganya.

"Tahu-tahu pada ngomongin kita mau dapet KJL. Syaratnya cuma buka  rekeningBank DKI dan bawa KTP, sama KK dan usianya lebih dari 60 tanunz Dapetnya nanti Rp 600.000 per bulan. Ya siapa yang nggak mau, langsung aja saya ke sini buat bikin," katanya.

Sumarni mengaku memang belum mendapatkan informasi yang pasti. Namun, ia tak mempedulikan kepastian informasi tersebut.

"Ya kita mah, yang penting bikin aja dulu. Kalau dapat ya syukur, kalau nggak ya udah, buat tabungan aja," katanya yang ditemani oleh anaknya putrinya tersebut.

Hal senada dikatakan oleh Bahrudin (64), warga Sunter Agung. Menurut Bahrudin, ia tidak menghiraukan pemberian KJL itu dikaitkan dengan dekatnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017, pada Rabu (19/4/2017) nanti.

"Kalau saya sih yang penting dapet duitnya. Mau itu karena pilgub atau enggak. Karena saya butuh untuk dapatkan tambahan uang," kata Bahrudin.

Pasalnya, ia melihat para anak sekolah yang mendapatkan dana dari Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sehingga para warga lanjut usia, wajar jika diberikan dana KJL tersebut.

"Kami kan yang sudah tua begini susah untuk kerja lagi. Fisik udah nggak kuat. Kemampuan juga nggak ada. Karena itu saya harap dana KJL itu direalisasikan," katanya.

Kebetulan

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengatakan bahwa tidak ada hubungannya rencana penerbitan KJL dengan Pilkada. Waktunya hanya berdekatan saja.

"Tidak ada hubungannya. Jadi pelayanan publik jangan dihubung-hubungkan dengan Pilkada. Ini mau setelah Pilkada juga jalan terus. Sebelum Pilkada jalan terus. Kalau semua dikaitkan dengan politik, rakyat tidsk akan pernah terlayani. Kalau kebetulan menjelang Pilkada, itu bertepatan saja," katanya.

Lansia, lanjut Sumarsono, memang harus mendapatkan prioritas. KJL merupakan bentuk perluasan dari KJP tersebut.

"Sekarang perluasannya ada sebuah kebutuhan yang tidak bisa menghasilkan apa-apa, tidak produktif namanya lansia, diberilah 'KJP'. Jadi bukan dalam bentuk gitu. Jadi kemudian siapa yang memegang KJP inilah yang kemudian kita berikan tunjangan atau apa pun juga dari Bank DKI, tapi jumlahnya nggak sebesar itu, diisi. Supaya mereka hidup yang layak. Saya kira itu posisinya. Termasuk yang punya KJP juga punya hak lansia itu, fasilitas lain yang disediakan," katanya.

Pelayanan

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Zulfarshah, mengatakan bahwa pihaknya hanya memberikan pelayanan pembukaan rekening.

"Kami hanya melayani pembukaan rekening saja. Kalau orang mau buka rekening masa kami larang. Ini kan hanya rekening biasa," kata Zulfarshah, ketika dihubungi Warta Kota, Jumat (14/4/2017).

Namun, pembukaan rekening tersebut, lanjutnya tidak berhubungan dengan penerbitan KJL.

"Kami hanya melayani pembukaan rekening saja," katanya yang enggan berkomentar banyak tersebut.

Money Politic

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik, mengatakan bahwa pemberian dana KJL sebagai bentuk money politic. 

"Kami menilai Bank DKI tidak melakukan prosedural dalam pembukaan rekening bank pada warga. Karena warga sudah terima rekening dan buku tabungan dengan iming-iming uang Rp 600.000 per tiga bulan. Ini money politic," tegasnya.

Bahkan, Taufik menyebut bahwa program tersebut belum masuk pada APBD 2017.  Karena itu ia menilai KJL terkait dengan pilkada.

"Kami menduga oknum dati pihak Bank DKIjuga bermain dalam pilkada ini karena memobilisir dukungan kepada salah satu paslon. Apalagi secara prosesural perbankan ini menyimpang. Karena itu kami mendesak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk menindak tegas Bank DKI," katanya.

Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2017...demi-rp-600000