Metrotvnews.com, Jakarta: Saksi kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) Pringgo Hadi Tjahyono mengatakan proses lelang KTP-el sengaja mengabaikan saran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).  Saran agar pelelangan menggunakan e-Procurement dan dipisah menjadi beberapa paket.


Hal itu lantaran perintah dari Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto yang kini duduk di kursi terdakwa. Saat itu Sugiharto berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


'PPK minta lelang digabung, ya kami laksanakan. Tidak tahu alasannya apa, tapi nota dinas seperti itu,' kata Pringgo yang saat itu menjadi panitia lelang, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 13 April 2017.


Pringgo menjelaskan, sebelum pelaksanaan lelang, seluruh tim yang berkaitan dengan proyek KTP-el sempat menggelar rapat dengan LKPP. Rapat digelar di Kemendagri.


Rapat tersebut dihadiri Ketua LKPP saat itu, Agus Rahardjo, yang kini merupakan Ketua KPK. Saat rapat tersebut, LKPP menyarankan agar proyek pekerjaan yang akan dilelang, tidak dijadikan satu paket. 


Tujuannya, kata Pringgo, agar mempermudah pelaksanaan lelang. Namun, ia sempat mendengar masukan jika dipisah, tidak akan terintegrasi. 


'Memang barang bisa dibeli semua, tapi nanti bisa salah, bisa tidak connect,' ucap dia.


Sebelumnya, Agus Rahardjo juga mengatakan jika saran LKPP saat itu tidak diikuti. Oleh karena itu, LKPP mundur dan tidak mendampingi proyek KTP-el. 


Saran LKPP itu, kata Agus, antara lain tender harus menggunakan e-Procurement, dan pekerjaan dipecah menjadi beberapa paket. Paket yang diminta dipisah meliputi pembuat sistem sebagai integrator, paket kartu dan chip, paket komputer, paket kamera, paket finger print identification, paket pembaca retina, dan lainnya. 


Juga integrator harus benar-benar perusahaan yang kompeten. Karena integrator yang mengawasi spek dari setiap barang pendukung, waktu delivery, dan lainnya.


'Tujuannya setiap barang bisa dikompetisikan dengan sangat baik. Namun tidak ada saran yang diikuti atau dipatuhi (Kemendagri saat itu),' ungkap Agus.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/yb...kan-saran-lkpp

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Anggota Tim Teknis KTP-el Beberkan Pertemuan dengan Tim Fatmawati

- Miryam Diperiksa Perdana Sebagai Tersangka

- Ahli IT BPPT Mengakui Terima Duit dari Sugiharto