Panwaslu Jakbar Dalami Temuan soal Warga Dibuatkan Rekening Bank

Arief Ikhsanudin - detikNews


Ketua Panwaslu Jakarta Barat Puadi (Arief Ikhsanuddin/detikcom)

Jakarta - Panwaslu mendalami temuan soal adanya warga yang dibuatkan rekening bank. Pendalaman dilakukan guna memastikan ada-tidaknya unsur politik uang terkait Pilkada DKI.

"Sekitar 600 warga menerima (deposito) ATM DKI dengan saldo Rp 25 ribu. Saya cek ke Bank DKI, tidak bisa nasabah saldo Rp 25 ribu. Bisanya Rp 50 ribu, paling rendah," ujar Ketua Panwaslu Jakarta Barat Puadi kepada detikcom, Senin (10/4/2017).

Adanya buku tabungan itu diduga oleh sebuah LSM di Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, pada awal Maret 2017. Panwaslu kemudian memanggil tiga orang warga untuk dimintai keterangan.

"Dua warga adalah saksi luar. Sedangkan yang ketiga bukan. Kalau nanti mau nyoblos di tanggal 19, dengan bukti foto. Ditransfer Rp 1 juta atau Rp 1,5 juta," sebut Puadi.

Namun ditegaskan Puadi, pihak Panwaslu belum dapat menyimpulkan ada-tidaknya unsur politik uang. Ditegaskan Puadi, belum ada bukti yang mengarah pada dugaan tersebut.

"Kalau politik uang, kita belum punya bukti, apakah menyampaikan tidak, dengan dikasih Rp 25 ribu, kamu harus pilih ini. Apakah dia keluarkan visi dan misi atau tidak. Atau terstruktur sistematis dan masif," kata Puadi.

"Kita harus selidiki dulu. Janji pada saat ngasih (setelah hari pencoblosan). Perjalanan masih panjang. Belum tanggal 19. Kita tunggu sampai ada temuan nyata, bentuknya OTT. Cuma dalam niat jahat, sudah, tapi kita harus buktikan apakah dia transfer. Kita panggil Bank DKI bukanlah ranah kami. Bank DKI yang mengeluarkan adalah dari Balai Kota, bukan di (kantor) wali kota," terangnya.

Karena itu, Panwaslu juga menggencarkan upaya pencegahan politik uang. Larangan membawa telepon seluler HP) saat pencoblosan harus dilakukan dengan pengawasan di TPS.

"Kalau panggil (LSM yang diduga membuatkan rekening, red), (dia jawab), 'Itu tidak apa-apa kok, saksi kita.' Cuma, ada beberapa orang bukan saksi tapi dijanjikan. Makanya kita tangani dengan menggunakan pencegahan. Jadi kita minta KPPS melalui pengawas, untuk atur agar tidak bawa kamera ke TPS," sambung Puadi. (aik/fdn)
https://m.detik.com/news/berita/d-34...-rekening-bank

Saran ane yah,pilihlah sesuai pilihannya masing-masing,terserah mau pilih yang mana tapi jangan mengharapkan akan ditransfer kalo sudah ketahuan panwaslu mah,bisa kena usut nanti kalo ditransfer mah.

Kalopun ditransfer siap-siap aja soalnya itu kemungkinan dari politik investor,ingat ada politik uang maka ada politik investor.

Mari hilangkan korupsi elektoral di Indonesia,ingat pemerintahan yang bersih lahir dari pemilihan yang bersih juga.