TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla meyakini bahwa pencekalan ke luar negeri, Setya Novanto oleh KPK tidak akan membuat gaduh.

"Tidak, tidak akan gaduh anggota DPR menghormati proses hukum. Lihat saja perkembangannya," kata JK di Jakarta, Rabu (12/4/2017)

JK menegaskan bahwa KPK adalah lembaga yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk dirinya, presiden atau lembaga lainnya.

"Kita hormati saja proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa pencegahan yang dilakukan terhadap Setnov atau Setya Novanto sudah berdasar sesuai perundang-undangan.

Hal itu diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang menyatakan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

Terlebih lagi UU KPK bersifat khusus atau lex spesialis sehingga menurut Febri alasan penolakan dari DPR tersebut sangatlah tidak logis.

"Kami tentu melakukan hal tersebut berdasarkan berdasarkan kewenangan yang diberikan UU 30/2002," kata Febri, Rabu (11/4/2017).

Febri kembali menjelaskan ‎tindakan pencegahan ke Luar Negeri selama enam bulan terhadap saksi Setnov adalah bagian dari proses penyidikan yang dilakukan KPK sehingga tidak ada aturan yang dilanggar.

Terakhir Febri meminta semua pihak menghormati adanya keputusan pencegahan itu.

Dia berharap proses pengungkapan kasus e-KTP tidak dihambat dari segala lini dan Setnov harus menuruti proses hukum yang ada.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...kan-buat-gaduh

---

Baca Juga :

- KPK Telusuri Aset-aset Andi Narogong

- Presiden Jokowi Tak Perlu Tanggapi Protes DPR Terkait Pencegahan Novanto Keluar Negeri

- KPK Periksa 10 Saksi untuk Andi Narogong