06 April 2017

JAKARTA, HarianBernas.com – Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Harry Azhar menemukan ada masalah pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW.

Harry menjelaskan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW periode 2015-2016, PLN belum mampu merencanakan secara cepat dan belum menjamin kesesuaian dengan ketentuan serta kebutuhan teknis. Ini merupakan proyek lanjutan FTP I.

Permasalahan yang perlu diperhatikan, katanya, pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU Ambon, PLTU 2 NTB Lombok, PLTU Kalbar 2 terhenti mangkrak dan PLTU Kalbar 1 berpotensi terhenti.

"Hal itu mengakibatkan pengeluaran PLN sebesar Rp 609,54 miliar dan US$ 78,69 juta untuk membangun PLTU itu tidak memberikan manfaat. PLN juga belum mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan PLTU sebesar Rp 704,87 miliar dan US$ 102,46 juta," jelasnya saat memberikan laporan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/17).

Selain masalah proyek pembangkit listrik, BPK juga menemukan masalah terkait penyelenggaraan jaminan sosial dan pengelolaan rantai suplai pada SKK Migas. Temuan lain BPK terkait pengelolaan kas pemerintah. Salah satunya ada 8.251 rekening pemerintah senilai Rp 17,97 triliun tidak tercatat dalam penatausahaan rekening pemerintah pada 31 Oktober 2016.

Sumber Berita

==========================================

Komen TS

Proyek Listrik 10000 MW rejim joko ternyata cuma pepesan kosong.. MANGKRAK
aaaaaaakakakakakak.. MANGKRAK